Page 155 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pernyataan keberatan yang cukup penting. Khususnya, jawaban
keberatan tersebut untuk menempatkan tanggung jawab hukum untuk
pendaftaran pada pemilih, umumnya harus ada pada pejabat desa.
Di sisi lain, parlemen telah berusaha dalam menempatkan di bulan
Juli untuk mengukur pengisian kursi yang saat ini kosong atas dasar
nominasi partai. Janji-janji resmi pemilihan terus dilakukan, tetapi
tidak ada langkah-langkah konkret lebih lanjut dari setiap kepentingan
yang diambil, meskipun terdapat tekanan yang berkelanjutan dan
semakin meningkat, terutama dari kelompok-kelompok politik dan
bagian-bagian pers yang bersimpati pada ide-ide Sutan Sjahrir dan
Partai Sosialis-nya. 172
Terdapat beberapa sikap yang dari para anggota DPR terkait
Pemilihan Umum dan Dewan Konstituante di Daerah-Daerah di dalam
rapat pandangan umum para anggota Dewan terkait keterangan
pemerintah mengenai program Kabinet Wilopo. Pemerintah mencapai
kesepakatan dalam menyatakan sikap untuk cenderung memilih sistem
pemilihan langsung. Ketika itu, hampir seluruh anggota DPR menolak
untuk mengadopsi sistem pemilihan bertingkat yang diusulkan oleh
pemerintahan sebelumnya di dalam Rancangan Undang-Undang
pembentukan konstituante. Selain itu, sistem pemilihan bertingkat
dianggap kurang demokratis. Hal ini didasari oleh fakta bahwa lebih
dari 80% penduduk Indonesia yang ketika itu belum dapat membaca
(tuna aksara), tidak menjadi alasan bahwa hak memilih itu hanya dapat
dimiliki dan dilaksanakan oleh penduduk yang dapat membaca. Hal
ini juga didukung dengan gagasan bahwa penduduk yang buta akan
huruf, tidak berarti buta akan politik. 173
Pandangan dasar tersebut kemudian mendapat persetujuan
dari DPR dan Kabinet Wilopo. Akan tetapi, terdapat beberapa
pokok-pokok permasalahan yang cukup penting yang mendapatkan
Pemerintah perhatian di dalam rapat. Permasalahan yang belum mencapai satu
mencapai titik kesepahaman tersebut antara lain adalah wilayah pemilihan
kesepakatan dalam dalam skala nasional yang terdiri dari satu daerah pemilihan atau

menyatakan sikap beberapa daerah. Apabila terdiri dari beberapa daerah, perlu ketegasan
akan jumlah daerah pemilihannya. Rapat tersebut berupaya untuk
untuk cenderung mendengarkan masukan-masukan dari para anggota Parlemen. Maruto
memilih sistem Nitimihardjo di dalam pidatonya mengatakan:
pemilihan langsung.

172 Ibid., 240.
173 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1903.

dpr.go.id 154

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 154 11/19/19 10:48 AM