Page 143 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 143
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
berpendirian bahwa politik di ranah kemakmuran adalah berdasarkan
paham ekonomi nasional. Ketika itu, DPR mengakui bahwa Indonesia
masih merupakan negara seumur jagung yang belum memiliki alat,
modal, dan sumber daya manusia untuk memajukan kehidupan
masyarakatnya, sehingga masih perlu dibukanya kesempatan bagi
perusahaan dan modal asing untuk urut serta ambil bagian di dalam
perekonomian nasional.
Di samping itu, istilah “perekonomian rakyat” masih berorientasi
terhadap istilah-istilah yang sering dipakai dalam ekonomi kolonial,
yaitu untuk memilah-milah perekonomian yang diusahakan oleh
pemerintah kolonial bagi kepentingan kolonialis dengan perekonomian
rakyat, yang diusahakan sekedar untuk membantu penghidupan
rakyat yang masih terbelakang atas banyak hal. lstilah semacam
itu nampaknya masih dipergunakan dan dipertahankan, contohnya
antara lain adalah: karet rakjat, yang memiliki perbedaan dengan karet
onderneming; Perdagangan rakjat - perdagangan asing (kapital asing,
Belanda, dan lain-lainnya berikut termasuk juga Tionghoa); Klein
lndustrie, keradjinan tangan dari rakjat, dan lain-lain.
Pihak DPR menyatakan kekhawatirannya jika pemerintah
selanjutnya menggunakan istilah itu dengan pengertian yang lama,
serta dengan adanya berbagai persoalan tentang kemakmuran dan
perekonomian maka pemerintah dapat terjebak di dalam cara berpikir
dualistis dengan dasar-dasar ekonomi kolonial, yaitu mempertahankan
status yang lama serta mengabaikan situasi perekonomian terkini yang
seharusnya diperhatikan.
Merombak struktur DPR juga memberikan rekomendasi bahwa jika pemerintahan
ekonomi kolonial menggunakan istilah tersebut dalam arti perkonomian nasional
adalah satu- atas dasar struktur ekonomi nasional maka hendaknya pemerintah
satunya jalan untuk memberikan penjelasan bahwa pemerintahan dengan sungguh-
menyusun, dan sungguh akan menyusun perekonomian nasional dan merombak
struktur ekonomi kolonial. Merombak struktur ekonomi kolonial
tidak hanya serta adalah satu-satunya jalan untuk menyusun, dan tidak hanya serta
merta memperbaiki merta memperbaiki perekonomian rakyat atas dasar ekonomi nasional.
perekonomian rakyat Struktur ekonomi Indonesia pada awal dekade 1950-an dapat
atas dasar ekonomi dilihat hanya sebagai produsen bahan-bahan mentah. Hal tersebut
menggugah kesadaran para anggota DPR untuk mengupayakan
nasional. agar Indonesia tidak hanya menjadi ‘gudang’ bahan-bahan mentah.
Negara perlu mengupayakan untuk melakukan produksi barang-
barang keperluan dalam negeri dalam skala besar, semata-mata
dpr.go.id 142
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 142 11/19/19 10:47 AM
