Page 140 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 140
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
aktif komoditas karet Indonesia). Mengingat bahwa 75% pendapatan
158
negara Indonesia berasal dari pajak dan sebagaian lainnya dari bea
dan cukai. Ia memperkirakan bahwa pendapatan pada tahun 1952
kemungkinan akan jatuh dari tahun 1951 dan terdapat pemerintah
akan cenderung menghadapi defisit keuangan.
Semakin lama, daerah-daerah di luar Jawa merasa bahwa
mereka dilalaikan oleh pemerintah nasional yang terlalu terpusat,
dan pertentangan etnis kuno dihidupkan kembali dalam populasi
Indonesia yang heterogen karena pemerintah tampaknya tidak
mampu menangani intrik partisan, korupsi birokratis, dan pemiskinan
umum. Sulit untuk mencapai keseimbangan anggaran dalam situasi
159
tersebut, tetapi pemotongan drastis dalam pengeluaran pemerintah
dan penghindaran yang ketat terhadap pemborosan adalah kebutuhan.
Sedapat mungkin pemangkasan tidak akan mempengaruhi usaha
produktif yang dirangsang oleh pemerintah.
Seperti banyak negara Seperti banyak negara baru lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika
baru lainnya di Asia, Latin, Indonesia berjuang untuk ekonomi “nasional”, bukan “kolonial”.
Secara singkat, ini berarti bahwa para pemimpinnya menginginkan
Afrika, dan Amerika (i) untuk melakukan diversifikasi ekspor dan termasuk produk-
Latin, Indonesia produk manufaktur dan semi-manufaktur serta bahan mentah; (2)
berjuang untuk untuk mengembangkan industri rumah sehingga mereka tidak harus
ekonomi “nasional”, bergantung begitu saja pada impor asing (ini termasuk prioritas
tinggi untuk pertumbuhan padi untuk mengurangi impor makanan
bukan “kolonial”. sehingga dapat membeli mesin yang diperlukan dari luar negeri); (3)
dan mendorong orang Indonesia untuk terlibat dalam perdagangan
internasional, perdagangan internal, dan manufaktur. 160
Kebijakan ekonomi secara keseluruhan mengikuti garis yang
ditetapkan oleh kabinet sebelumnya. Tidak ada skema baru, karena
Indonesia sudah “overplanned.” Namun, akan ada kekhawatiran dengan
perencanaan ekonomi jangka panjang. Kebijakan didasarkan pada
konsepsi yang serupa dengan rencana Sumitro dan akan menyibukkan
diri dengan menghilangkan kondisi buruk industri tekstil domestik,
mendorong kegiatan wirausaha di provinsi-provinsi - dengan
penekanan utama di wilayah Sumatra dan Maluku - dan merangsang
produksi beras untuk menghilangkan kebutuhan impor beras yang
158 Amry Vandenbosch, 1953, The Indonesian Political Scene, Far Eastern Survey, 22(11), h. 147.
159 Justus Van der Kroef. (1960). The Changing Pattern of Indonesia’s Representative
Government. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue Canadienne
D’Economique Et De Science Politique, 26(2), h. 231.
160 Everett Hawkins, 1955, Prospects for Economic Development in Indonesia, World Politics, 8(1),
h. 91-2.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 139
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 139 11/19/19 10:47 AM
