Page 141 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 141
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
mahal. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi
pengeluaran untuk tujuan konsumsi. Dengan situasi keuangan
seperti itu, Wilopo mengatakan bahwa ada kendala besar untuk dapat
menyusun program ekonomi yang ambisius. Namun demikian, Wilopo
telah membuat pernyataan tentang kondisi untuk investasi asing di
Indonesia.
Di dalam situasi ini, “penghematan” di bidang ekonomi adalah
kata kunci yang menunjukkan ciri utama Kabinet Wilopo. Ketika itu,
Dr. Sumitro, kembali ke kabinet, sebagai Menteri Keuangan, dan Mr.
Sumanang menjadi Menteri Urusan Lingkungan. Meskipun terdapat
pengeluaran besar, yang dilakukan semenjak kabinet Sukiman, ketika
itu terdapat perkiraan defisit per Juni 1952 sebesar Rp. 4 miliar yang
dipangkas menjadi defisit yang terealisasi pada akhir tahun kurang
dari Rp. 3 miliar. Hal ini dicapai terutama oleh kebijakan yang cermat,
terutama dengan pajak dan peraturan pertukaran untuk sektor
perdagangan luar negeri, meskipun beberapa upaya telah dilakukan
serta pengeluaran pemerintah. 161
Upaya paling spektakuler dalam ekonomi dilakukan sehubungan
dengan rasionalisasi tentara. Faksi konservatif di dalam tentara
dikombinasikan dengan unsur politik konservatif untuk menentang
upaya renovasi, mengakibatkan upaya gagal pada pihak pendukung
rasionalisasi untuk memaksa masalah ini dengan menggunakan senjata,
nantinya pada bulan Oktober 1952. Upaya itu gagal, dan hasilnya adalah
bencana bagi para pendukung rasionalisasi, dan pukulan bagi pimpinan
kabinet dan pendukung mereka juga. 162
Upaya untuk menjaga situasi stabil yang diciptakan oleh
penurunan harga ekspor akan menjadi ujian yang paling berat. Dalam
pandangan ini menarik untuk dicatat bahwa adanya penghematan
yang diberlakukan segera setelah adanya asumsi pemerintah. Wilopo
Di dalam situasi ini, menyatakan kepada parlemen bahwa jika kabinetnya tidak akan
“penghematan” di kembali pada kebijakan kabinet Sukiman untuk menaikkan gaji dasar
bidang ekonomi pegawai negeri sebesar 20% yang mana sejak 1 Mei, ia menghentikan
adalah kata kunci skema distribusi beras yang baru-baru ini diperkenalkan untuk pegawai
negeri dan tidak akan memberikan bonus untuk Lebaran pada bulan
yang menunjukkan Juni. Sejumlah keputusan, seperti yang tidak mengimplementasikan
ciri utama Kabinet kenaikan gaji dan tunjangan para menteri dan kepala departemen, yang
Wilopo. telah diputuskan oleh kabinet Sukiman, telah secara jelas menunjukkan
161 B. Glassburner. (1962). Economic Policy-Making in Indonesia, 1950-57. Economic Development and Cultural
Change, 10(2), p. 125.
162 Ibid.
dpr.go.id 140
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 140 11/19/19 10:47 AM