Page 137 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 137
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
6. Luar Negeri
a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan
aktifitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia
dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan
kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
b. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan
Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-
statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian
internasional biasa, mempercepat peninjauan
kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar,
serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada
kenyataannya merugikan rakyat dan negara
c. Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah
Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-
singkatnya. 155
Poin-poin di atas adalah prioritas utmaa dari Kabinet Wilopo,
akan tetapi Kabinet Wilopo sangatlah membutuhkan persatuan dan
kesatuan serta fondasi politik di dalam kabinet yang kuat.
Pada 30 Maret 1952, Wilopo mengajukan daftar anggota kabinet
kepada Presiden Sukarno. Terdapat daftar Menteri dari P.N.I. dan
Masyumi (masing-masing empat kursi, dan mewakili kelompok
utama Wilopo dan Natsir), P.S.I. (dua kursi), P.S.I.I., Partai Buruh,
Parindra dan dua partai Kristen (masing-masing satu kursi), dan tiga
orang non-partai. Tetapi Presiden Sukarno tidak segera menerima
Di sisi lain, orang- daftar ini, menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil keputusan
orang seperti Jusuf sampai dia membahas masalah ini dengan Wakil Presiden Hatta
Wibisono dan Sajuti yang pada saat itu tidak berada di Jakarta. Langkah ini, yang belum
pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konstitusional Indonesia,
Melik, membela menyebabkan banyak protes. A. M. Tambunan dari Partai Kristen dan
tindakan Presiden Wakil Ketua Parlemen pertama, menyatakan dengan kuat bahwa itu
Sukarno. Mereka tidak tidak konstitusional. Di sisi lain, orang-orang seperti Jusuf Wibisono
hanya menunjukkan dan Sajuti Melik, membela tindakan Presiden Sukarno. Mereka tidak
hanya menunjukkan kelemahan kabinet yang Wilopo telah terbentuk
kelemahan kabinet — oposisi dari P.I.R. dan Fraksi Demokrat, posisi ambigu Nahdatul
yang Wilopo telah Ulama, dan keragu-raguan dukungan dari P.N.I., dan faktor-
terbentuk faktor pribadi seperti penentangan Presiden Sukarno terhadap
calon Menteri Urusan Luar Negeri Wilopo, Mukarto Notowidigdo
155 Pedoman, 7 Maret 1952.
dpr.go.id 136
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 136 11/19/19 10:47 AM
