Page 134 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 134
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Pada periode administrasi Wilopo, DPR memiliki peran
yang signifikan dalam berbagai peristiwa penting di dalam masa
pemerintahan tersebut. Di tahun awal pemerintahan Kabinet Wilopo,
DPR menuntut reorganisasi Departemen Pertahanan dan pemecatan
kepemimpinan Angkatan Darat sebagai tanggapan terhadap oposisi
militer terhadap pengurangan pasukan. Ini menyebabkan Peristiwa
17 Oktober 1952 berupa demonstrasi besar-besaran di Istana
Kepresidenan oleh tentara dan warga sipil yang menuntut DPR
dibubarkan. Meskipun demikian, restrukturisasi angkatan perang
pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo juga tercatat sebagai salah
satu prestasi yang paling baik pada periode Demokrasi Parlementer.
151
Selain dari peristiwa-peristiwa menarik di tahun-tahun tersebut,
berbagai kabinet yang bekerja di awal masa Demokrasi Parlementer,
terdapat konfigurasi politik menarik yang menarik di tahun 1950-
an. Terkait pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 1955,
Kabinet Wilopo sudah melakukan persiapan terhadap RUU (Rancangan
Selain dari peristiwa- Undang-Undang) terkait pemilihan umum. Meskipun RUU pemilu
peristiwa menarik diperkenalkan pada tahun 1951, rancangan tersebut tidak disahkan
di tahun-tahun hingga 1953 dan pemilihan baru diadakan pada tahun 1955. Hasil dari
tersebut, berbagai pemilihan umum di tahun 1955 juga mengejutkan banyak pihak. Suara
yang diperoleh oleh Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi berada pada
kabinet yang posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan PKI. Setelah pemilihan
bekerja di awal umum, PNI dan Masyumi masing-masing memiliki 57 kursi, Nahdlatul
masa Demokrasi Ulama memiliki 45 kursi dan PKI memiliki 39 kursi. Saat itu terdapat
Parlementer, 28 partai di parlemen, terdapat kenaikan jumlah jika dibandingkan
dengan sebelum pemilihan yang berjumlah 20 partai.
152
terdapat konfigurasi
politik menarik yang 4.2 DPR dalam Upaya Mengorganisasi
menarik di tahun Negara
1950-an. Berakhirnya Kabinet Sukiman memunculkan antisipasi Sukarno
untuk menciptakan formasi kabinet yang dianggap dapat bekerja sama
dengannya. Mengambil pelajaran dari kabinet sebelumnya yang terdiri
dari orang-orang yang dianggap tidak dapat bekerja sama dengan
Sukarno, Kabinet Wilopo dianggap akan menawarkan kinerja yang
efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan kenegaraan.
153
151 Bruce Glassburner, 1962, Economic Policy-Making in Indonesia, 1950-57, Economic Development
and Cultural Change, 10(2), h. 125.
152 Merle Calvin Ricklefs, op. cit., h. 522.
153 Herbert Feith. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell
University Press, h. 224.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 133
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 133 11/19/19 10:47 AM
