Page 132 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 132
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
berdirinya Republik Indonesia, ia telah memperluas keanggotaannya
dan meningkatkan kekuatan dan pengaruh kelompok-kelompok
depan yang berafiliasi, yang paling penting adalah Sentral Organisasi.
Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), konfederasi serikat buruh terbesar
di negara ini. Organisasi depan lainnya termasuk kelompok veteran,
petani, pemuda, perempuan, budaya, dan perdamaian. Program PKI,
seperti program partai Komunis lainnya, menekankan penghapusan
kolonialisme, imperialisme, dan feodalisme, melihat ke depan untuk
pembentukan “demokrasi rakyat”. 145
Indonesia di awal tahun 1950-an seringkali direpresentasikan
di dalam historiografi Indonesia sebagai “tahun-tahun yang sulit”.
Beragam isu yang menjadi permasalahan besar dan mewarnai situasi
Indonesia antara lain adalah pemberontakan separatisme di banyak
daerah, peningkatan ketegangan politik antara kekuatan politik kanan
dan kiri yang dikaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), serta
Indonesia di awal jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. Pada tahun-tahun awal di
146
tahun 1950- dekade 1950-an, terdapat sejumlah 232 anggota parlemen yang berasal
an seringkali dari berbagai partai. Masyumi mendapat 49 kursi (21 %), PNI (Partai
Nasional Indonesia) 36 kursi (16 %), PSI (Partai Sosialis Indonesia) 17
direpresentasikan di kursi (7,3 %), PKI 13 kursi (5 %), Partai Katolik 9 kursi (3,9 %), Partai
dalam historiografi Kristen 5 kursi (2,2 %), dan Murba 4 kursi (1,7 %) sedangkan terdapat
Indonesia sebagai lebih dari 42 % kursi yang diduduki oleh partai dan perorangan
147
“tahun-tahun yang lainnya yang berjumlah tidak lebih dari 17 kursi. Posisi presiden tidak
memiliki kekuasaan yang nyata kecuali wewenang untuk menunjuk
sulit”. para formatur untuk mengatur kabinet yang dibuat. Proses tersebut
merupakan bagian dari negosiasi politik yang sangat kompleks.
Sistem pemerintahan berbasis demokrasi parlementer di tahun
1950-an, memberikan ciri tersendiri di dalam lintasan sejarah Indonesia.
Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia dalam upayanya untuk menuju
negara yang demokratis, terdapat tiga bentuk “Indonesia”. Pertama,
Indonesia sebagai negara yang baru mendapatkan kemerdekaan dan
kedaulatan. Kedua, Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang
membangun lintasan demokrasi, kebebasan pers, serta memajukan
kesejahteraan warga negara; di dalam aspek ini termasuk upaya
memajukan pendidikan, pengadilan yang telah berdiri kuat. Di tahun
145 Harold Gosnell, (1958). Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional
Issues. Midwest Journal of Political Science, 2(2), 188..
146 Henk Nordholt, (2011), Indonesia in the 1950s: Nation, modernity, and the post-colonial
state. Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde, 167(4), h. 386.
147 Merle Calvin Ricklefs, (2008), Sejarah Indonesia Modern, Jakarta: Mizan, h. 503. (lihat juga Guy
Pauker. (1958). The Role of Political Organizations in Indonesia. Far Eastern Survey, 27(9), 129-142.)
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 131
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 131 11/19/19 10:47 AM
