Page 130 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 130

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
                                                                       DEWAN PER WAKILAN R AKYAT  1952 – 1954



                                                   mengakhiri mereka. Tetapi luasnya keanggotaan kelompok ini sangat
                                                   sulit untuk digambarkan. Ini termasuk para pemimpin efektif dari
                                                   berbagai pusat kekuatan sosial - tentara (atau bagian dari organisasi
                                                   tersebut), organisasi veteran, serikat pekerja, kelompok regional dan
                                                   beberapa kelompok agama, serta partai politik dan berbagai bagian
                                                   birokrasi - dan juga sejumlah dari orang-orang berkuasa, beberapa
                                                   editor surat kabar, beberapa pengusaha, terutama dari “kapitalisme
                                                   birokratis” yang baru, dan segelintir pemimpin politik yang bergengsi
                                                   tidak bergantung pada fungsi partai apa pun. Tetapi berapa banyak
                                                   pemimpin dari masing-masing jenis ini yang cocok dengan definisi
                                                   kami pada satu waktu dalam periode pasca-revolusi adalah sangat sulit
                                                   untuk ditentukan. Angka itu mungkin tidak pernah lebih rendah dari
                                                   200 atau lebih tinggi dari 500.  Dari jumlah ini, mayoritas kelompok
                                                                               143
                                                   tersebut adalah penduduk Jakarta.
                                                         Memang ada bagian dari negara, termasuk banyak daerah di
                                                   Jawa Timur dan Tengah, di mana kegiatan partai yang signifikan ada
                                                   di tingkat desa pada tahun 1952. Di daerah-daerah ini organisasi
                                                   keagamaan, sosial dan pendidikan yang terkait dengan partai
                                                   berkembang dan banyak konflik kekuasaan lokal terlihat. dalam istilah
                                                   ideologi umum. Tetapi kegiatan ini sebagian besar bersifat otonom,
               Memang ada bagian                   karena organisasi yang mengikat partai-partai seperti antara Jakarta
              dari negara, termasuk                dan desa-desa sangat longgar bahkan di daerah-daerah ini. Kantor-

                    banyak daerah di               kantor partai nasional tidak begitu peduli dengan kegiatan desa, karena
                                                   ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggung langsung
                     Jawa Timur dan                perkembangan di tingkat ibukota.

                     Tengah, di mana                     Eksekutif pusat dari kebanyakan partai hanya memiliki gagasan
                kegiatan partai yang               yang sangat umum tentang ukuran keanggotaan mereka sendiri. Jadi

                      signifikan ada di            pada tahun 1951 adalah mungkin bagi Jusuf Wibisono dari Masyumi
                   tingkat desa pada               untuk mengatakan, “berdasarkan jumlah cabangnya, keanggotaan
                                                   Masyumi diperkirakan 13 juta, tetapi hanya 600.000 orang yang
                           tahun 1952.             terdaftar di Sekretariat Eksekutif Partai Dewan, dan hanya 400.000
                                                   telah diberikan kartu anggota.” 144
                                                         Situasinya mirip dalam kasus sebagian besar pihak lain. Iuran,
                                                   yang meskipun ditetapkan dalam konstitusi oleh hampir semua pihak,
                                                   jarang dikumpulkan kecuali di eselon yang lebih tinggi - meskipun
                                                   pengecualian harus dibuat di sini dalam kasus Partai Komunis
                                                   Indonesia. Mungkin tidak ada pihak yang pembiayaannya didasarkan

                                                   143  J. H. Mysbergh, (Maret 1957) “The Indonesian Elite,” Far Eastern Survey.
                                                   144  J. Wibisono, (1951), “Masjumi di Masa Datang”, Indonesia dalam Pembangunan: Panitia Muktamar
                                                      Masjumi ke-5. Jakarta: Alvaco, p.22.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   129
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   129                                                                  11/19/19   10:47 AM
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135