Page 127 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 127
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
parlementer, dapat ditelusuri melalui perjalanan historis pemerintahan
Indonesia di tahun 1950-an.
Secara umum, terdapat beberapa karakteristik pemerintahan
yang terlihat di periode 1950-an. Pertama, ada dominasi yang kuat dari
masyarakat sipil di dalam pemerintahan. Kedua, pentingnya peran dari
partai-partai politik. Ketiga, terdapat persaingan yang sehat di dalam
berdemokrasi. Keempat, para elite politik secara luas menghormati
simbol demokrasi. Kelima, minimnya pelanggaran kebebasan sipil.
Keenam, sejalan dengan poin kelima, yaitu minimnya pemaksaan di
dalam politik. 139
Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember
1949 berdasarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag.
Beberapa kesepakatan tersebut antara lain adalah bahwa negara baru,
yang akan diberi kedaulatan, akan menjadi federasi dan konstitusi awal
disepakati; Akan ada Persatuan Kerajaan Belanda, dan Negara-Negara
Kesatuan Republik Indonesia, di mana suatu statuta union disepakati;
Ketentuan pengalihan kedaulatan yang terkandung dalam Piagam
Pengalihan Kedaulatan di mana Keraj aan Belanda secara tanpa syarat
dan tidak dapat ditarik kembali mentransfer kedaulatan penuh atas
Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dan dengan demikian
mengakui Republik sebagai negara merdeka; dan sebagainya. Dapat
140
dikatakan bahwa terdapat pencapaian kompromi yang sukses. Di satu
sisi, kedua belah pihak terus memperdebatkan apakah pencapaian itu
berdasarkan tekanan Amerika Serikat atau terutama kekuatan militer
Republik Indonesia. Di sisi lain, sejak akhir tahun 1949, ketika Indonesia
mendapatkan kedaulatan yang utuh, pemerintah Indonesia (maupun
pandangan negara-negara Barat) telah menekankan pentingnya
pemilihan umum di seluruh negara bagian. Sejumlah pihak di Indonesia
telah mengambil pandangan yang sama sehingga masalah pemilihan
umum adalah permasalahan pokok yang berada di tengah-tengah
panggung politik.
Republik Indonesia 4.1 DPR dalam Lingkaran Intelektual
Serikat dibentuk pada Dapat dikatakan bahwa kekuasaan di Indonesia pada tahun
tanggal 27 Desember 1950-an berada di tangan para intelektual. Intelektual Indonesia
1949 berdasarkan merujuk kepada orang-orang dari universitas di Barat atau pendidikan
menengah atas, yang telah menjadi komponen utama dari elit politik
hasil KMB (Konferensi negara selama periode pasca-revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari
141
Meja Bundar)
di Den Haag. 139 Goh Cheng Teik, (1972), Why Indonesia’s Attempt at Democracy in the Mid-1950s Failed, Modern
Asian Studies, 6(2), h. 225. (Lihat juga Feith, H. (1962). The Decline of Constitutional Democracy
in Indonesia. Cornell University Press: Ithaca)
140 Sutan Sjahrir, (1951), Current Problems in Indonesia, Pakistan Horizon, 4(4), h. 201.
141 Herbert Feith, (2009), The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary
Indonesia, Singapore: Equinox Publishing, h. 60.
dpr.go.id 126
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 126 11/19/19 10:47 AM
