Page 124 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 124
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
menghadapi kekuatan kelompok komunisme di Indonesia. 138
Setelah kasus penandatanganan MSA terungkap ke permukaan,
muncul reaksi keras dari berbagai fraksi di dalam parlemen. Pasca
melakukan rapat pimpinan partai untuk membahas MSA, pada
tanggal 12 Februari 1952, Natsir mengatakan bahwa partai Masyumi
tidak bertanggung jawab penandatanganan bantuan MSA. Dua hari
setelahnya, Sunario salah satu anggota parlemen dari PNI, mengajukan
mosi yang isinya Sunario mengecam keras persetujuan tersebut.
Ia meminta agar seluruh kesepakatan internasional yang dilakukan
pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Menurut
Sunario, persetujuan Parlemen diperlukan untuk menghindari rusaknya
politik luar negeri Indonesia yang disebabkan oleh satu kesepakatan
dibangun secara rahasia antara pemerintah dengan negara lain.
Mosi Sunario Mosi Sunario kemudian diikuti dengan munculnya interpelasi
kemudian diikuti dari PRN. Interpelasi ini didukung oleh Masyumi. PRN mempertanyakan
dengan munculnya dasar apa yang digunakan oleh pemerintah hingga menandatangani
interpelasi dari kesepakatan MSA. Posisi kabinet Sukiman semakin sulit karena
PRN. Interpelasi partai pendukung pemerintah bersikap keras dengan menunjukkan
ini didukung oleh penolakannya terhadap MSA. PIR yang memiliki tiga wakil di dalam
kabinet menuntut pengunduran diri Ahmad Subardjo. Dalam
Masyumi. PRN perkembangannya, pada tanggal 16 Februari 1952, PNI meminta agar
mempertanyakan kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.
dasar apa yang Pada tanggal 19 Februari 1952, Merle Cochran memberikan
digunakan oleh jawaban balasan dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat atas
pemerintah hingga tawaran Ahmad Subardjo terkait perubahan poin 4 di dalam pasal 511
menandatangani A. Amerika Serikat disebutkan setuju untuk mengubah sedikit poin
kesepakatan MSA. dalam pasal 511 A tersebut sehingga menjadi
‘Berkontribusi penuh dan konsisten sesuai dengan
kapasitas politik dan ekonomi sebagaimana yang
ditentukan oleh pemerintah Indonesia, penduduk, sumber
daya alam, fasilitas-fasilitas dan situasi umum ekonomi,
untuk mengembangkan dan memelihara keamanan negara
138 Ibid, hlm. 202-203
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 121
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 121 11/19/19 1:15 PM
