Page 122 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 122

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
                                                                                NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
                                                                                             SUKIMAN (1951 - 1952)


                                                         Langkah awal mengenai pemberian bantuan MSA terjadi pada
                                                   saat Ahmad Subardjo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
                                                   Telah dimulai pembicaraan-pembicaraan informal antara Subardjo
                                                   dengan Sekretaris Negara Amerika Serikat, Dean Acheson tentang

                                                   kemungkinan pemberian bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia.
                                                   Pembicaraan tersebut kemudian berlanjut diantara Subardjo dengan
                                                   Merle Cochran. Kemudian, pada tanggal 4 Januari 1952, Ahmad
                                                   Subardjo menerima nota diplomatik dari Merle Cochran berisi tawaran
                                                   bantuan MSA Amerika Serikat kepada Indonesia serta kerja sama
                                                   jual beli senjata diantara kedua negara. Merle Cochran memberikan
                                                   waktu empat hari kepada Ahmad Subardjo untuk memberikan nota

                                                   balasan. Namun, sehari setelah menerima nota diplomatik Cochran,
                                                   tanpa persetujuan kabinet dan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan,
                                                   Sewaka serta pemimpin militer, Ahmad Subardjo memberikan balasan
                                                   nota diplomatik yang bersifat rahasia kepada Merle Cochran. Dalam
                                                   balasan nota diplomatik yang dikirim, Subardjo menyetujui penerimaan
                                                   bantuan MSA dan mengambil dasar perjanjian dari pasal 511 A dengan
                                                   mengusulkan perubahan pada poin ketiga dan keenam. Dengan nota
                                                   persetujuan itu, secara tidak langsung persetujuan ini, Ahmad Subardjo
                       Karena sifatnya             telah melanggar etika politik luar negeri yang telah disepakati sejak
                          yang rahasia,            Perdana Menteri Hatta, yaitu politik bebas-aktif.

                informasi mengenai                       Karena sifatnya yang rahasia, informasi mengenai
                  penandatanganan                  penandatanganan persetujuan penerimaan bantuan MSA baru diketahui

                           persetujuan             publik pada bulan Februari 1952. Dengan segera, penandatanganan MSA
               penerimaan bantuan                  menimbulkan perhatian luas dari publik. Kabinet melakukan sidang
                                                   untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Februari dan poin 4 pada pasal 511
                 MSA baru diketahui                A menjadi fokus utama pembahasan. Kabinet mengusulkan agar poin
                   publik pada bulan               4 diubah, dan Ahmad Subardjo diminta untuk mengupayakan tiga hal

                        Februari 1952.             terkait permintaan kabinet tersebut. Pertama, berupaya mengusulkan
                                                   kepada Amerika Serikat untuk menghapus poin 4 pasal 511 A. Kedua,
                                                   jika permintaan tersebut ditolak, maka Ahmad Subardjo berupaya
                                                   meminta kepada Amerika Serikat untuk menghapuskan pernyataan
                                                   ‘memperkuat pertahanan dunia bebas’. Ketiga, jika usulan ini ditolak
                                                   juga oleh Amerika Serikat, maka Ahmad Subardjo mengupayakan agar
                                                   Indonesia diperkenankan menafsirkan sendiri arti kata ‘dunia bebas’. 137



                                                   137  Ibid, hlm. 200




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   119
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd   119                                                                  11/19/19   1:15 PM
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127