Page 117 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 117
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
serta bekerja sama untuk menjalankan administrasi pemerintahan.
Sedangkan status mengenai kedaulatan Irian Barat akan dibicarakan
kembali. Belanda nampaknya menolak tawaran tersebut meski sampai
dengan kejatuhan kabinet Sukiman pada 23 Februari 1952, pemerintah
Belanda tidak pernah memberikan jawaban secara resmi. Dengan
kenyataan tersebut, kembali upaya Indonesia untuk menegakkan
kedaulatan di Irian Barat mengalami kegagalan sebagaimana kegagalan
sama terjadi pada masa kabinet Natsir.
3.5.2 Kejatuhan Kabinet Sukiman:
Penandatanganan Mutual Security Act
(MSA) dan Mosi Sunario
Salah satu hal terpenting yang muncul pada masa kabinet
Sukiman adalah sikap politik luar negeri Indonesia. Sebelumnya,
kebijakan politik luar negeri Indonesia telah digariskan bersifat
bebas dan aktif. Dengan garis politik ini, Indonesia dapat memainkan
perannya di dunia internasional secara bebas tanpa harus memihak
salah satu blok di masa Perang Dingin. Sikap ini telah disampaikan
oleh Mohammad Hatta yang mengatakan,
“Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan
kemerdekaannya harus memilih saja antara pro-
Rusia dan pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian
engan kenyataan lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita
tersebut, kembali bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian
upaya Indonesia yang harus ialah supaya Indonesia jangan menjadi
obyek dalam pertarungan politik internasional,
untuk menegakkan melainkan harus tetap menjadi subyek yang
kedaulatan di Irian berhak menentukan sikap sendiri dan politik luar
Barat mengalami negeri Republik Indonesia harus ditentukan oleh
kegagalan kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut
keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Garis
sebagaimana politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan
kegagalan sama politik negeri lain yang berdasarkan kepentingan
terjadi pada masa negeri itu sendiri.” 131
kabinet Natsir.
131 Mahrus Irsyam, Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang Bebas Aktif: Studi Kasus Mutual
Security Act (MSA) Pada Masa Kabinet Sukiman, (Depok: Laporan Penelitian Universitas
Indonesia), hlm. 12
dpr.go.id 114
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 114 11/19/19 1:14 PM
