Page 112 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 112
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
pasukan Kahar Muzakkar akan dimasukkan ke dalam Korps Tentara
Cadangan Nasional tampaknya diterima oleh Kahar Muzakkar.
Direncanakan pula peresmiannya akan dilakukan pada saat perayaan
kemerdekaanIndonesia tanggal 17 Agustus 1951 di Makassar, saat
masa kabinet Sukiman. Namun Kahar Muzakkar tidak hadir dalam
perayaan kemerdekaan dan memilih untuk masuk ke pegunungan
untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Hal ini direspon
oleh pemerintah pada akhir Agustus 1951 yang mengultimatum kepada
kelompok pemberontak agar menyerahkan diri dan memberi batas
waktu lima hari kepada pemberontak sebelum pemerintah menggelar
operasi militer penumpasan pemberontakan. Sementara di Jawa Barat,
operasi besar-besaran penumpasan pemberontakan juga digelar. Di
Kalimantan Selatan, hampir bersamaan dengan operasi yang digelar di
Sulawesi Selatan, penyerangan terhadap DI/TII pimpinan Ibnu Hajar
juga dilakukan.
Meski demikian, tampaknya pendekatan militer yang dilakukan
oleh kabinet Sukiman untuk menumpas pemberontakan tidak serta
merta membuat hubungan antara petinggi militer dengan kabinet
membaik. Kurang berhasilnya operasi-operasi militer yang dilakukan
pada masa awal penumpasan menjadi faktor yang mempengaruhi
Meskipun telah diluar kenyataan bahwa hubungan antara kabinet Sukiman dengan
berhasil membentuk militer sejak awal memang telah menunjukkan kerenggangannya. Pada
kabinet koalisi akhirnya, pasca kejatuhan kabinet Sukiman, tampak militer memainkan
Masyumi-PNI, peran yang penting dalam politik Indonesia.
tampaknya hubungan 3.4.2 Dinamika Hubungan PNI-Masyumi
diantara kedua
Meskipun telah berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-
partai besar di dalam PNI, tampaknya hubungan diantara kedua partai besar di dalam
parlemen berjalan parlemen berjalan naik-turun. Setelah berhasil melakukan perimbangan
naik-turun. kekuasaan dengan masing-masing mendapatkan lima jatah kursi
kabinet, hubungan kedua partai memanas dengan kebijakan Menteri
Dalam Negeri, Iskaq Tjokroadisurjo yang meminta agar DPRD-DPRD
menghentikan segala aktivitasnya. Permintaan ini memnacing
kemarahan dari Masyumi. Kemarahan ini cukup beralasan. Masyumi,
bagaimanapun juga mendapatkan keuntungan dari sistem pemilihan
anggota DPRD (pasal 4 PP No 39 Tahun 1950) dengan banyaknya
organisasi yang terafiliasi dengannya. Hal inilah yang membuat
Masyumi dapat menguasai sebagian besar kursi DPRD yang
menyelenggarakan pemilihan sampai dengan dikeluarkannya Mosi
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 109
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 109 11/19/19 1:14 PM
