Page 116 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 116
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
bahwa pemogokan-pemogokan akan menyulitkan kebijakan Persatuan
Nasional yang mereka usung. Meski demikian, Masyumi tampaknya
tidak terpengaruh dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh
PKI yang berupaya menampilkan wajah barunya. Sebaliknya, Masyumi
tetap dalam pendiriannya yang meyakini bahwa agama dengan
komunisme tidak akan dapat dipersatukan. Pada akhirnya, hubungan
buruk diantara kedua partai politik ini akan terus berlangsung hingga
pembubaran partai Masyumi di tahun 1960.
3.5 Sikap Parlemen Terhadap Politik
Luar Negeri Kabinet Sukiman.
3.5.1 Status Irian Barat
Salah satu permasalahan penting dalam politik luar negeri
Indonesia tidak lain adalah perjuangan merebut kembali Irian Barat.
Upaya yang telah digagas oleh kabinet Natsir melalui perundingan-
perundingan yang dilakukan belum juga memberikan hasil yang
memuaskan. Kegagalan-kegagalan yang diderita Indonesia menyulut
alah satu kemarahan Sukarno yang berupaya membubarkan Uni Indonesia-
permasalahan penting Belanda dan membatalkan hasil kesepakatan KMB. Kegagalan ini
pulalah yang mengakibatkan memburuknya hubungan Sukarno dengan
dalam politik luar Mohammad Natsir.
negeri Indonesia Pentingnya permasalahan Irian Barat ini juga juga menjadi salah
satu program kerja penting bagi kabinet Sukiman. Dalam program kerja
tidak lain adalah
kabinetnya, Sukiman mengatakan akan mengupayakan pengembalian
perjuangan merebut Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Pada bulan Agustus
kembali Irian Barat. 1951, Sukiman mengirim Supomo yang menjabat sebagai ketua komisi
khusus pemerintah di dalam Uni Indonesia-Belanda ke Belanda untuk
mengupayakan kembali kesepakatan diantara kedua negara mengenai
status Irian Barat. Namun upaya ini gagal. Sebaliknya, ketegangan
diantara kedua negara kembali terjadi.
Pada awal November 1951, pemerintah Belanda mengupayakan
langkah untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah
teritori mereka dengan mengajukan permohonan kepada parlemen
untuk menggunakan istilah Nugini Belanda (Netherland New Guinea)
ke dalam konstitusi negara. Langkah ini menimbulkan protes dari
Indonesia. Berbagai pihak di Indonesia meminta agar Indonesia
mengambil langkah menghadapi Belanda.
Pada awal Februari 1952, kabinet Sukiman diwakili oleh
Supomo kembali mengadakan pembicaraan dengan Belanda. Supomo
menawarkan usulan untuk bersama-sama memegang tanggung jawab
di wilayah Irian Barat antara pemerintah Indonesia dengan Belanda
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 113
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 113 11/19/19 1:14 PM
