Page 113 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 113
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Hadikusumo. Selain itu, telah didapatkan satu keputusan bersama
bahwa DPRD serta panitia pemilihannya tetap akan dipertahankan
sampai dengan terbentuknya badan pemilihan baru yang didasarkan
dari peraturan pemerintah pengganti PP No 39 Tahun 1950 tersebut.
Konflik kembali terjadi yang juga diawali oleh keputusan Iskaq
Tjokroadisurjo yang mengangkat anggota PNI sebagai gubernur di
Jawa Barat dan Sulawesi, dua daerah yang menjadi basis Masyumi.
Di Jawa Barat, Iskaq Tjokroadisurjo mengangkat Sanusi Hardjadinata
yang namanya tidak diusulkan oleh Dewan Daerah (sebagaimana pasal
15 PP No 39 Tahun 1950), sementara di Sulawesi, Iskaq Tjokroadisurjo
mengangkat Sudiro, yang dengan segera mendapatkan sentimen
negatif karena bukan orang Sulawesi. kebijakan ini dikritik oleh
128
anggota PRN dari Sulawesi, dan akhirnya memicu munculnya sebuah
mosi di parlemen. Meski sidang parlemen untuk menyikap mosi
tersebut gagal dilaksanakan karena tidak mencapai kuorum dengan
aksi boikot yang dilakukan oleh Masyumi, PRN, dan PSI, namun segera
setelahnya, kepercayaan diri Iskaq dan kabinet menurun.
Bagaimanapun juga, sikap politik yang ditunjukkan oleh PNI
kemudian memperlihatkan bahwa koalisi yang dibangun oleh kedua
partai amat cair. Koalisi Masyumi-PNI hanya berlangsung dalam dua
masa kabinet, yakni kabinet Sukiman dan kabinet Wilopo. Pada masa
kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955), Masyumi bahkan tampil sebagai
oposisi untuk pertama kalinya selama masa Demokrasi Liberal.
3.4.3 Razia Agustus 1951
Masalah berikutnya yang muncul pada kabinet Sukiman adalah
peristiwa penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah
Bagaimanapun
terhadap aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada dasarnya,
juga, sikap politik hubungan buruk antara pemerintah dengan PKI telah tampak sebelum
yang ditunjukkan masa pemerintahan Sukiman, terutama pada masa kabinet Hatta dan
oleh PNI kemudian Natsir. Meski demikian, kedua kabinet tersebut tidak menampakkan
permusuhannya ke permukaan. Hal berbeda yang dilakukan oleh
memperlihatkan
Sukiman.
bahwa koalisi yang Sebelumnya, pada bulan Juni 1951 sering terjadi aksi pemogokan
dibangun oleh kedua yang dilakukan oleh kaum buruh. Salah satu tuntutan yang dikeluarkan
partai amat cair. adalah agar para buruh mendapatkan tunjangan hari raya, sebagaimana
yang didapatkan oleh para pegawai negeri sipil. Di tahun tersebut,
128 Herbert Feith, op.cit, hal 184
dpr.go.id 110
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 110 11/19/19 1:14 PM
