Page 110 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 110
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
memutuskan menangkap kembali 950 tahanan tersebut, termasuk di
dalamnya Chaerul Saleh.
Ketiga, perbedaan pandangan antara Masyumi dengan petinggi
militer terkait upaya penanganan pemberontakan yang terjadi terutama
terhadap gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Para
petinggi partai Masyumi, terutama kelompok Natsir mengatakan
bahwa cara terbaik untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi
adalah dengan menggunakan pendekatan agama politik, bukan
dengan kekuatan bersenjata. Hal ini tampaknya didasari kenyataan
bahwa wilayah tempat terjadinya pemberontakan merupakan basis
dari Masyumi. sementara Kartosuwirjo yang menjadi pemimpin DI/
TII Jawa Barat bahkan pernah menjadi anggota pengurus pusat Partai
Masyumi di kepengurusan tahun 1945.
Masyumi sendiri berupaya untuk menghindari tuduhan terlibat
di dalam gerakan pemberontakan. Hal ini dikarenakan banyaknya
persinggungan antara organisasi-organisasi di bawah Masyumi dengan
DI/TII. Untuk itulah, pada awal Januari 1951, Masyumi mengeluarkan
sebuah deklarasi yang berisi pernyataan bahwa Masyumi tidak
Masyumi sendiri mendukung dan bukan bagian dari DI/TII. Deklarasi tersebut berisi
berupaya untuk pernyataan:
menghindari 1. Meskipun dari pihak Masyumi telah kerap kali diterangkan
tuduhan terlibat perbedaan pendirian politik antara Partai Masyumi dan
di dalam gerakan Gerakan Darul Islam, tetapi rupa-rupanya bagi banyak orang
pendirian itu belum jelas benar.
pemberontakan. 2. Antara lain bagi alat-alat pemerintah kita terutama kalangan
bawahan, belum jelas perbedaan pendirian itu.
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka Dewan
Pimpinan Partai menganggap perlu untuk mengumumkan
penjelasan yang tegas tentang perbedaan pendirian politik
antara Masyumi dan Gerakan Darul Islam.
4. Masyumi hendak mencapai maksudnya melalui jalan
demokratis-parlementer, melalui jalan yang sesuai dengan
Undang Undang Dasar dan semua Undang Undang Negara
Republik Indonesia.
5. Dengan pengumuman ini, mudah-mudahan menjadi tambah
jelas perbedaan antara pendirian Masyumi dan Gerakan
Darul Islam bagi umum. 125
125 Remy Madinier, op.cit, hlm. 157-158
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 107
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 107 11/19/19 1:14 PM
