Page 108 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 108
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
Tjokronegoro. Ia mengatakan tidak dapat mempercayai program
cabinet dan akan melakukan oposisi kepada pemerintah.
Dalam perkembangannya, meski mendapatkan banyak kritik dari
berbagai pihak terutama oposisi, kabinet Sukiman tetap mendapatkan
dukungan luas dari fraksi di parlemen. Dalam kesempatan sidang
untuk memberikan mosi kesempatan untuk bekerja alih-alih mosi
kepercayaan, kabinet Sukiman berhasil mendapatkan dukungan 119
suara berbanding 39 suara yang menolak. Kemenangan ini setidaknya
memberikan kepercayaan diri kepada Sukiman dan kabinet yang baru.
Meski demikian, dukungan dari para pemimpin militer tidak
berhasil didapatkan oleh kabinet Sukiman. Sebaliknya, hubungan
diantara keduanya menunjukkan rasa saling tidak percaya, berbeda
dengan kabinet Natsir yang mendapatkan dukungan militer.
Gagalnya kabinet Sukiman mendapatkan dukungan dari pimpinan
Tampaknya, militer tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak
pengangkatan dimasukkannya tokoh Masyumi kelompok Natsir, PSI, serta Hamengku
Sewaka sebagai Buwono IX (HB IX) di dalam kabinet Sukiman. Lazim diketahui bahwa
Menteri Pertahanan HB IX merupakan salah satu tokoh yang dekat dengan para pimpinan
dipandang oleh militer militer saat itu karena kemampuannya menjembatani sipil-militer
terutama pada masa revolusi. Selain itu, tidak dimasukkannya tokoh-
sebagai tindakan tokoh yang dekat dengan kalangan militer menunjukkan upaya kabinet
yang menunjukkan Sukiman untuk menjauhi pengaruh militer di dalam kabinetnya, hal
rasa tidak hormat yang ia kritik dari kabinet Natsir. Militer pada dasarnya berupaya
pemerintahan kepada untuk terlibat dalam permasalahan politik sebagaimana pada masa
kabinet Natsir dengan meminta agar HB IX diangkat menjadi Menteri
mereka. Pertahanan. Namun HB IX sendiri menolak dengan mengatakan
bahwa dirinya tidak memiliki kecocokan dengan kabinet Sukiman.
124
Pada akhirnya, Sewaka yang berasal dari PIR yang kemudian diangkat
menjadi Menteri Pertahanan.
Tampaknya, pengangkatan Sewaka sebagai Menteri Pertahanan
dipandang oleh militer sebagai tindakan yang menunjukkan rasa tidak
hormat pemerintahan kepada mereka. Hal ini disebabkan karena Sewaka
bukanlah tokoh yang akrab di kalangan militer. Militer menginginkan
tokoh politik yang dapat memberikan dukungan terhadap upaya
reorganisasi yang dilakukan oleh militer sejak masa kabinet Hatta.
Dalam pandangan para pemimpin militer, Sewaka bukanlah sosok
yang dapat memenuhi tuntutan militer tersebut. Akibatnya, tampak
kesan bahwa kabinet dengan petinggi militer sering tidak sejalan. Satu
124 John Monfries, Raja di Negara Republik, hal 280, Jakarta: Penerbit Biography
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 105
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 105 11/19/19 1:14 PM
