Page 104 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 104
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
Di awal terbentuknya cabinet Sukiman, Ketua DPRS, Mr.
Sartono menyatakan rasa optimisnya terhadap kerja sama yang lebih
baik antara cabinet dengan parlemen. Tampaknya, terbentuknya
cabinet koalisi antara Masyumi-PNI menjadi dasar sikap optimis yang
disampaikan oleh Mr. Sartono. Sartono juga menambahkan bahwa ia
mengharapkan agar Masyumi memberikan kesempatan kepada cabinet
untuk menjalankan program-programnya. Dengan demikian, maka
dukungan dari parlemen terhadap cabinet akan membuat cabinet
bekerja dengan baik dan konstruktif.
Meski demikian, pembentukan kabinet Sukiman juga tidak
berjalan lancar. Pada awalnya, posisi Menteri Pertahanan diserahkan
Meski demikian, kepada Sumitro Kolopaking. Namun Sumitro Kolopaking tidak pernah
pembentukan menduduki posisi tersebut karena memutuskan tidak jadi menerima
kabinet Sukiman juga tawaran sebagai menteri pertahanan. Sewaka kemudian ditunjuk
sebagai penggantinya. Perubahan lainnya terjadi pada posisi menteri
tidak berjalan lancar. kehakiman. Awalnya, posisi menteri kehakiman diberikan kepada
Pada awalnya, posisi Mohammad Yamin. Namun Yamin hanya menduduki posisi tersebut
Menteri Pertahanan selama kurang dari dua bulan. Pada tanggal 14 Juni 1951, Yamin
diserahkan kepada mengajukan pengunduran diri dan posisinya digantikan sementara oleh
Pellaupessy. Posisi tersebut dijabat Pellaupessy hingga 20 November
Sumitro Kolopaking. 1951. Selanjutnya posisi menteri kehakiman dijabat oleh Mohammad
Nasrun (non-partai). Kemudian posisi menteri perdagangan dan
industri yang semula dijabat oleh Sujono Hadinoto diganti oleh
Wilopo. Sedangkan untuk posisi menteri negara urusan agraria, posisi
tersebut kosong selama tujuh bulan hingga kemudian diisi oleh Mr.
Gondokusumo. 119
Selain itu, susunan kabinet Sukiman sendiri kerap mendapatkan
kritikan. Banyak pihak mengatakan bahwa kabinet Sukiman
menerapkan barter politik untuk mengakomodasi kepentingan partai
pendukung pemerintah. Hal ini disebabkan karena membengkaknya
anggota kabinet menjadi 20 orang dengan pembentukan tiga menteri
negara dari sebelumnya hanya satu menteri negara. Selain itu,
muncul keraguan terhadap kemampuan dari anggota kabinet. Pihak
oposisi mengatakan bahwa anggota kabinet harus memberikan bukti
kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan.
Setelah resmi dilantik oleh parlemen, program kabinet Sukiman
adalah sebagai berikut:
119 ibid00
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 101
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 101 11/19/19 1:14 PM
