Page 102 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 102
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
PNI. Selain itu, permasalahan Mosi Hadikusumo juga tidak mencapai
titik temu diantara keduanya. Di sisi lain, Masyumi tetap menuntut agar
jabatan perdana menteri dan menteri luar negeri diserahkan kepada
Masyumi. Dalam pertemuan lanjutan yang dilakukan oleh Sartono
dengan Moh. Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Jusuf Wibisono,
Sartono gagal menarik Masyumi dalam cabinet koalisi yang berupaya ia
bangun. Menurut Sartono, kegagalan tersebut disebabkan oleh empat
hal. Pertama, ketidaksetujuan Masyumi terhadap program cabinet
yang ditawarkan oleh Sartono dalam hal politik luar negeri dengan
Belanda. Kedua, Masyumi mengharapkan agar DPRD yang terbentuk
lewat PP No. 39 Tahun 1950 diganti dengan peraturan terbaru tanpa
perlu membekukan DPRD-DPRD tersebut. Ketiga, Masyumi menuntut
jabatan Perdana Menteri, hal yang tidak dapat diberikan oleh PNI.
Keempat, Masyumi juga menuntut posisi Menteri Luar Negeri, posisi
yang juga diharapkan oleh PNI.
Di sisi lain, meski PNI menuntut jabatan perdana menteri,
Sartono sendiri menolak kemungkinan dirinya dijadikan sebagai
perdana menteri. Kegagalan pembentukan cabinet oleh Sartono
membuat Presiden Sukarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan
Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk menjadi formatur kabinet.
116
Dibutuhkan waktu delapan hari agar kabinet pengganti Natsir akhirnya
Di sisi lain, meski terbentuk dari lima hari waktu yang diberikan oleh Presiden Sukarno.
PNI menuntut Sukiman, yang ditunjuk sebagai formatur kabinet bersama
jabatan perdana dengan Sidik Djojosukarto berpendapat bahwa seharusnya PNI
menteri, Sartono mendapatkan posisi yang sama dengan Masyumi di dalam kabinet.
Meski demikian, Sukiman tetap berpegangan bahwa posisi perdana
sendiri menolak menteri merupakan hak Masyumi. PNI awalnya menolak meski pada
kemungkinan dirinya akhirnya menerima dengan syarat perdana menteri yang diajukan
117
dijadikan sebagai bukan lagi Mohammad Natsir. Sukiman sepakat dengan usulan
perdana menteri. tersebut meski menimbulkan tentangan dari kubu Mohammad Natsir.
Perselisihan memuncak antara kedua kubu di dalam Masyumi tersebut
ketika kelompok Natsir menganggap susunan kabinet yang dibentuk
Sukiman tidak sah karena tidak melalui persetujuan partai. Ketika
susunan kabinet diumumkan, tidak ada satupun anggota kabinet yang
berasal dari kubu Natsir. 118
Tanggal 26 April 1951, kabinet Sukiman secara resmi terbentuk
dengan 20 anggota. Susunan kementerian portofolio tidak berbeda
116 Marwati Djoened Pusponegoro, dkk, op.cit, hal 309
117 Remy Madinier, op.cit
118 Herbert Feith, op.cit, hlm. 180.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 99
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 99 11/19/19 1:14 PM
