Page 99 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 99
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
penolakan dari DPRD Jawa Barat yang mengatakan bahwa PP No 39
Tahun 1950 merupakan peraturan yang lebih mendekati tuntunan
demokratis. Penolakan terhadap Mosi Hadikusumo diajukan oleh
anggota DPRD Jawa Barat, yakni M. Tabrani, Awad Alkasady, dan Ipung
Gandaprawira. 115
Partai pendukung pemerintah yang mendukung mosi
Hadikusumo memberikan keterangannya mengenai sikap yang mereka
ambil. Pemimpin PIR dan Parindra mengatakan bahwa dukungan
mereka terhadap Mosi Hadikusumo bukanlah bagian dari keinginan
mereka untuk menghapuskan tim panitia pemilihan, melainkan
menginginkan pembentukan tim panitia pemilihan yang berdasarkan
pada dasar yang berbeda. Lebih jauh, Lobo yang menjabat sebagai
ketua fraksi Parindra di parlemen mengatakan bahwa partainya tidak
berniat untuk menarik mundur menterinya dari kabinet.
Mosi Hadikusumo ditandatangani oleh Hadikusumo (PNI),
Sutardjo Kartohadikusumo (PIR), Karnadidjaja (Parindra), Tedjasukmana
(Partai Buruh), Arudji Kartawinata (PSII), Mr. Tambunan (Parkindo),
Abdul Hajat (Buruh), Abdulrachman (Tani), Tjugito (PKI), Werdojo
(Buruh), dan Moh. Enoch (Partai Katolik). Mosi Hadikusumo berhasil
mendapatkan suara mayoritas dari parlemen, dan sebaliknya
Pengunduran diri memberikan kekalahan telak kepada kabinet. Mosi mendapatkan 70
Halim dan Harsono suara dukungan berbanding 48 suara menolak. Kekalahan kabinet dalam
Tjokroaminoto mosi Hadikusumo membuat Mr. Asaat mengajukan pengunduran diri
sebenarnya yang dengan segera ditolak oleh kabinet. Ini menyulitkan posisi kabinet
karena sebelumnya telah kehilangan dua anggotanya. Sebelumnya,
memberikan harapan Menteri Pertahanan, Dr. Halim telah mengundurkan diri pada bulan
kepada Natsir Desember 1950 dengan alasan kesehatan. Sementara Menteri Negara,
untuk membentuk Harsono Tjokroaminoto juga mengundurkan diri karena sikap oposisi
kabinet dengan yang ditunjukkan oleh PSII terhadap kabinet.
Pengunduran diri Halim dan Harsono Tjokroaminoto sebenarnya
dukungan dari PNI memberikan harapan kepada Natsir untuk membentuk kabinet dengan
sehingga kabinet dukungan dari PNI sehingga kabinet dapat memiliki posisi yang lebih
dapat memiliki posisi kuat dalam menjalankan programnya. Hal ini dikemukakan oleh Mr.
yang lebih kuat Tambunan yang mengatakan bahwa penting untuk membangun
saling pengertian antara pemerintah dengan parlemen dengan
dalam menjalankan cara penyusunan ulang kabinet dengan perimbangan kekuatan di
programnya. parlemen. Tambunan mengusulkan agar selain PNI, kelompok buruh
dan tani juga dilibatkan di dalam kabinet. Hal senada disampaikan
115 Harian Merdeka
dpr.go.id 96
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 96 11/19/19 1:14 PM
