Page 100 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)

oleh Sukiman dalam kongres Masyumi yang diselenggarakan pada 29
Januari 1951. Sukiman mengatakan bahwa diperlukan kerja sama yang
kuat antara parlemen dengan kabinet agar program-program kabinet
dapat terlaksana. Pernyataan ini menunjukkan dorongan Sukiman
agar susunan kabinet dapat mengakomodasi anggota PNI agar masuk
dalam kabinet Natsir.
Namun harapan itu tidak terwujud karena sampai dengan
bulan Februari 1951, kabinet Masyumi-PNI gagal terbentuk. PNI
menginginkan agar pembentukan kabinet dilakukan dengan melakukan
perubahan pada sebagian susunan anggota kabinet serta program
kerja. Selain itu, PNI yang berada dalam posisi menguntungkan
setelah keberhasilan Mosi Hadikusumo mengancam untuk menarik
seluruh anggota parlemennya baik di DPRS maupun DPRD dari
sidang parlemen jika pemerintah berupaya membicarakan kembali
Mosi Hadikusumo. Ancaman ini disebabkan oleh adanya tafsiran lain
Namun harapan dari Mosi Hadikusumo yang disampaikan Sutardjo Kartohadikusumo

itu tidak terwujud sebagai salah satu penandatangan mosi. Sutardjo menyebutkan bahwa
karena sampai mosi Hadiumsumo tidak berarti pembubaran DPRD-DPRD langsung

dengan bulan dilakukan setelah mosi diterima parlemen, melainkan akan dilakukan
setelah adanya DPRD-DPRD yang baru sebagai pengganti.
Februari 1951, PNI merasa bahwa Mosi Hadikusumo telah jelas dan tidak

kabinet Masyumi- lagi diperlukan upaya pembicaraan kembali antara pemerintah dan
PNI gagal terbentuk. parlemen untuk menjelaskan tafsiran Sutardjo sehingga PNI tidak
akan mendukung interpretasi Sutardjo tersebut. Sidik Djojosukarto
menambahkan bahwa sesuai dengan pernyataan Hadikusumo, DPRD
yang telah terbentuk berdasarkan PP No 39 tahun 1950 dibekukan
selama 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tersebut, DPRD yang baru sudah
harus terbentuk, sehingga DPRD yang dibekukan dapat kemudian
dibubarkan.Ancaman PNI ini dikritik oleh Latjuba, anggota fraksi
Masyumi di parlemen. Latjuba mengatakan bahwa pemerintah perlu
mendapatkan keterangan jelas mengenai isi tafsiran Sutardjo. Namun
ancaman PNI yang akan menarik seluruh anggotanya dari sidang
parlemen dapat merusak upaya Masyumi yang ingin membentuk
kabinet koalisi.
Upaya penyusunan ulang kabinet akhirnya benar-benar
menemui kegagalannya pada akhir Maret 1951. Dalam kesempatan
sidang parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1951, partai-
partai oposisi pengusung Mosi Hadikusumo memutuskan keluar dari
sidang. Langkah tersebut diikuti oleh sebagian anggota parlemen

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 97
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 97 11/19/19 1:14 PM