Page 96 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)

mempertegas kesulitan-kesulitan yang dihadapi Natsir. Meski berhasil
mendapatkan dukungan parlemen dalam mosi kepercayaan dengan
suara tipis (118 berbanding 73 suara) serta kegagalan mosi Kusnan
dalam permasalahan Irian Barat (66 berbanding 63), kabinet Natsir
tidak pernah benar-benar lepas dari kritikan-kritikan tajam parlemen.
Krisis yang dialami kabinet Natsir mencapai puncaknya pada awal
tahun 1951 ketika oposisi di parlemen yang dimotori PNI mengajukan
mosi Hadikusumo. Mosi yang diajukan berkaitan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintahnya. PP
ini lahir pada akhir masa pemerintahan Kabinet Halim di negara
Republik Indonesia (RI) yang masih menjadi negara bagian RIS. PP
ditandatangani oleh Asaat yang menjabat sebagai Presiden RI serta
diundangkan oleh Menteri Kehakiman RI, Abdul Gaffar Pringgodigdo
pada tanggal 14 Agustus 1950. Hadikusumo menuntut pencabutan PP
dan menginginkan pemilihan anggota DPRD yang lebih demokratis.
PP yang terdiri atas delapan bab dengan 17 pasal ini diterbitkan
pemerintah karena undang-undang yang mengatur tata cara pemilihan
anggota DPRD Propinsi serta wilayah didalamnya belum dapat
dilaksanakan. Dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 1950 ini, maka
Krisis yang dialami seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibubarkan. PP ini juga
kabinet Natsir sekaligus menggugurkan PP Nomor 10 Tahun 1950 dan Perppu Nomor

mencapai puncaknya 2 Tahun 1950 yang belum disahkan oleh Komite Nasional Indonesia
pada awal tahun Pusat (KNIP).
Pasal 1 Ayat 1 PP Nomor 39 Tahun 1950 menjelaskan bahwa
1951 ketika oposisi jumlah anggota DPRD didasarkan pada perhitungan jumlah penduduk.
di parlemen yang Jumlah anggota DPRD tersebut dapat ditambah sebagaimana diatur

dimotori PNI di dalam Pasal 1 Ayat 2. Sementara mengenai masa jabatan anggota
mengajukan mosi DPRD dijelaskan dalam Pasal 2, bahwa masa jabatan anggota DPRD
adalah sampai pelaksanaan Pemilu. Pasal 3 menjelaskan mengenai
Hadikusumo. penyelenggaraan penyusunan DPRD. Dijelaskan dalam ayat 1 bahwa
penyelenggaraan penyusunan anggota DPRD baik tingkat Propinsi,
Kabupaten, maupun kota besar dan kota kecil akan diserahkan kepada
suatu panitia penyelenggara yang berjumlah sekurang-kurangnya 3
orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang. Ketua panitia pengangkatan
adalah kepala daerah yang bersangkutan (ayat 2), sedangkan anggota
tim panitia diangkat oleh kepala daerah (ayat 3).
Sementara pasal 4 menjelaskan mengenai tata cara pemilihan
anggota DPRD di tingkat kabupaten, kota besar dan kota kecil. Ayat

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 93
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 93 11/19/19 1:14 PM