Page 91 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Parlemen menganggap bahwa tindakan Drees adalah suatu bentuk
penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia. Parlemen dapat menerima
dan menyetujui balasan kawat jawaban pemerintah kepada Drees
meskipun berpendapat bahwa jawaban pemerintah tersebut bisa lebih
keras lagi. Selanjutnya, parlemen bersidang untuk menentukan sikap
110
terkait telegram Drees tersebut. Muncul empat mosi yang mewakili
sikap berbagai fraksi di parlemen serta pandangan fraksi pendukung
pemerintah maupun oposisi. Keempat mosi tersebut adalah mosi Lobo
(Parindra), mosi Latuharhary (PIR), mosi Diapari (Serikat Kerakyatan
Indonesia), dan Mosi Pardede (PKI). Lobo mengatakan bahwa telegram
Drees tersebut tidak akan mempengaruhi rakyat Indonesia dan
rakyat Indonesia akan senantiasa berada di belakang pemerintah dan
angkatan perang. Sementara Latuharhary mengatakan bahwa urusan
penduduk Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia,
bukan Belanda. Ia menyesalkan telegram Drees tersebut yang dianggap
memperburuk hubungan antara Indonesia dan Belanda.
Sikap lebih keras muncul dalam mosi Diapari dan Pardede.
Diapari menyatakan perlunya peninjauan kembali hasil perjanjian
KMB karena penandatanganan KMB dilaksanakan dalam kondisi yang
tergesa-gesa, sehingga perlu dihilangkan faktor-faktor yang tidak
adil dalam hubungan kedua negara. Sementara Pardede menyatakan
bahwa perjanjian KMB sebaiknya dibatalkan. Pembatalan ini diperlukan
karena pemberontakan RMS adalah siasat Belanda dalam usaha
mempertahankan Irian Barat.
Dalam upaya menentukan sikap parlemen terhadap permasalahan
Dalam upaya Irian Barat, dilakukan voting di akhir sidang pemandangan umum
menentukan sikap parlemen terhadap empat mosi yang telah diajukan. Hasilnya

parlemen terhadap menunjukkan dukungan terhadap mosi Latuharhary. Mosi Latuharhary
permasalahan Irian didukung oleh 76 anggota, sementara yang menolak sebanyak 66
anggota. Mosi Diapari ditolak karena hanya mendapatkan dukungan
Barat, dilakukan dari 48 anggota, sementara anggota yang menolak sebanyak 74 anggota.
voting di akhir sidang Dukungan lebih kecil diterima oleh mosi Pardede yang hanya didukung
111
pemandangan umum oleh 25 anggota. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada masa awal
kabinet Natsir, dukungan parlemen terhadap program pemerintah
parlemen terhadap terkait permasalahan Irian Barat masih cukup besar.

empat mosi yang Sementara itu, semangat anti-Belanda di dalam negeri
telah diajukan. meningkat seiring dengan dikirimnya telegram protes dari Willem

110 Harian Merdeka, ‘Parlemen Bitjarakan Penukaran Kawat Antara Drees dan Natsir’, 7 Oktober
1950
111 Harian Pedoman, ‘Resolusi Latuharhary c.s. Diterima’, 10 Oktober 1950

dpr.go.id 88

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 88 11/19/19 1:14 PM