Page 90 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 90
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
melibatkan Belanda di Indonesia yang puncaknya adalah pengiriman
telegram Perdana Menteri Belanda, Willem Drees kepada pemerintah
Indonesia yang berisi kecaman pemerintah Belanda terhadap
penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian permasalahan
Republik Maluku Selatan (RMS) menjadi dasar sikap keras tersebut.
Dalam pandangan PKI, hasil perundingan KMB hanya mengakibatkan
terhambatnya cita-cita bangsa Indonesia. Opsi ini mendapatkan
108
tentangan dari Masyumi. Melalui Sukiman, ketua fraksi Masyumi
di parlemen, Masyumi membantah pendapat PKI tersebut dengan
menegaskan bahwa KMB bukan suatu hal yang mengakibatkan
kekacauan di Indonesia.
Natsir sendiri memberikan jawaban terhadap protes Drees
tersebut. Jawaban Natsir dikirimkan kepada A. Th. Lamping, seorang
Komisaris Agung Belanda di Indonesia. Dalam jawaban atas protes Dress
tersebut, Natsir mengatakan bahwa tindakan pemerintah Indonesia
yang mengirimkan kekuatan militer dilakukan setelah semua upaya
damai yang dilakukan mengalami kegagalan sehingga pemerintah
perlu mengirimkan pasukan militer yang bertujuan untuk melindungi
kepentingan dan keamanan rakyat Indonesia. Natsir balik menyerang
Belanda yang dianggap membiarkan tindakan pasukan KNIL yang
Natsir sendiri mendukung RMS. Natsir menegaskan bahwa tentara KNIL adalah
memberikan jawaban tanggung jawab Belanda sebagaimana kesepakatan KMB. Belanda
terhadap protes dalam pandangan Natsir berupaya melepaskan tanggung jawabnya
Drees tersebut. terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan KNIL, termasuk insiden
pengibaran bendera RMS di asrama-asrama militer di Maluku.
109
Jawaban Natsir PBB sendiri melalui UNCI berupaya untuk terlibat dalam
dikirimkan kepada A. permasalahan RMS. Dalam surat yang dikirim UNCI kepada pemerintah
Th. Lamping, seorang Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1950, PBB menyerukan agar
Komisaris Agung Indonesia menghentikan setiap tindakan militernya di Maluku dan
mau menerima komisi jasa baik PBB untuk membantu menyelesaikan
Belanda di Indonesia. permasalahan. Indonesia menolak usulan ini sambil menegaskan bahwa
permasalahan RMS merupakan permasalahan dalam negeri Indonesia.
Ditambahkan pula bahwa UNCI dapat membantu penyelesaian RMS
dengan memberi peringatan kepada Belanda untuk tidak melakukan
aksi-aksi di Maluku.
Di dalam parlemen, berbagai protes terhadap isi kawat Drees
tersebut muncul dalam sidang keterangan jawaban pemerintah.
108 Harian Pedoman, ‘Mosi Kembalikan KMB’, 7 Oktober 1950
109 Harian Merdeka, ‘Tindakan² Terhadap Ambon Diambil Untuk Lindungi Rakjat’, 6 Oktober 1950
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 87
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 87 11/19/19 1:14 PM
