Page 88 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 88
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
Dalam pernyataan resmi resolusi yang dikeluarkan parlemen
pada akhir September 1950, disebutkan bahwa,
“Supaya DPR Sementara Republik Indonesia
membentuk sebuah misi parlemen Indonesia dan
dengan bantuan pemerintah segera mengirimkan
misi itu keluar negeri. Memberikan keterangan
dan memperkenalkan lebih jauh perjuangan rakyat
Indonesia yang sebenar-benarnya. Keputusan itu
didasarkan kepada perlu adanya hubungan erat
dan saling mengerti antara bangsa-bangsa guna
membina perdamaian dunia, bahwa menurut UUD
Sementara Republik Indonesia pasal dua, Irian Barat
adalah daerah Indonesia dan bahwa usaha bangsa
Indonesia membulatkan wilayah Indonesia dengan
Irian Barat adalah usaha perjuangan kemerdekaan
Kobarsih dari SOBSI Indonesia untuk menghapuskan kolonialisme dan
menyampaikan pula memperteguh perdamaian di Pasifik dan
mengurangi ketegangan suasana perdamaian di
bahwa permasalahan Asia Tenggara.” 106
Irian Barat tidak
perlu diselesaikan Upaya resolusi ini mendapatkan dukungan luas dari fraksi
di forum-forum di parlemen. Beberapa pendapat yang dikemukakan diantaranya
internasional karena berasal dari Masyumi, PKI, PNI, SOBSI, serta perwakilan dari
Sumatera. Sukiman dari Masyumi mengatakan bahwa fraksi Masyumi
anggapan bahwa menyetujui resolusi karena permasalahan Irian Barat adalah masalah
forum-forum Indonesia. Sementara Utarjo, anggota parlemen dari PKI mengatakan
internasional tersebut bahwa penangguhan pembicaraan status Irian Barat yang dilakukan
adalah bagian dari Belanda menguntungkan Belanda karena Belanda dapat memperkuat
kedudukannya di Irian Barat baik dalam aspek politik, ekonomi,
kolonialisme. maupun militer. Manai Sophiaan dari PNI mengatakan PNI menyetujui
resolusi tersebut dan menganjurkan agar misi parlemen keluar
negeri dapat membantu terciptanya perdamaian dunia. Kobarsih
dari SOBSI menyampaikan bahwa permasalahan Irian Barat tidak
perlu diselesaikan di forum-forum internasional karena anggapan
bahwa forum-forum internasional tersebut adalah bagian dari
kolonialisme. Ia juga menganjurkan agar resolusi ini diikuti dengan
aksi-aksi pemboikotan. Sementara Sarwono, perwakilan dari Sumatera
106 Harian Merdeka, ‘Membangkitkan Pengertian Tentang Masalah Irian’, 23 September 1950
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 85
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 85 11/19/19 1:14 PM
