Page 86 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 86
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
Kemakmuran, upah selama pemogokan tetap dibayar penuh, dan buruh
tidak mendapat pembalasan dari para pengusaha. 103
Dalam sidang parlemen yang diselenggarakan pada akhir
September 1950 dan dihadiri oleh 148 orang anggota parlemen,
dilakukan sidang pemandangan umum terhadap keterangan pemerintah
mengenai mosi pemogokan yang diajukan Ahem Erningpradja tersebut.
Terdapat 14 orang anggota yang menyatakan pendapatnya, dengan
8 orang menyetujui mosi pemogokan dan 6 orang menolak. Sudjono
Djajengpranoto, wakil dari Partai Murba menyatakan partainya
mendukung penuh mosi tersebut. Ia berpendapat bahwa dengan
ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar, maka kepemilikan tanah
di Indonesia kembali ke tangan kapitalis asing, sehingga kaum buruh
akan berhadapan langsung dengan kelompok kapitalis internasional.
Ia menambahkan bahwa satu-satunya upaya perlawanan terkuat kaum
buruh dalam melawan kapitalisme asing adalah dengan pemogokan.
Mosi ini juga Mosi ini juga mendapat dukungan dari Andi Gappa, yang
mendapat dukungan menyarankan agar UU Perburuhan dimasukkan terlebih dahulu ke
dalam UUDS RI. Dari pihak yang menolak, terdapat pernyataan dari
dari Andi Gappa, Latjuba, wakil Masyumi dan Mohammad Sadah, wakil PIR. Latjuba
yang menyarankan mengatakan bahwa mosi pemogokan tidak diperlukan. Hal ini
agar UU Perburuhan dikarenakan pemerintah telah berupaya memperbaiki nasib buruh
dimasukkan terlebih dan menjanjikan untuk memperbaiki nasib rakyat secara total.
Sementara Moh. Sadah mengatakan bahwa mosi pemogokan kurang
dahulu ke dalam jelas. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan cukup
UUDS RI jaminan kepada buruh dan terus berusaha memperbaiki nasib buruh,
sehingga mosi pemogokan tidak diperlukan. Dalam sidang ini
104
terlihat bahwa partai oposisi mendukung mosi pemogokan, sementara
partai pendukung pemerintah menolak dengan mengatakan bahwa
pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki nasib kaum buruh.
Dalam perkembangannya, tindakan-tindakan pemogokan yang
dilakukan kaum buruh tetap berlangsung dengan tuntutan yang lebih
bervariasi, salah satunya terjadi pada masa kabinet Sukiman berkaitan
dengan tuntutan buruh agar mendapatkan hak yang sama sebagaimana
yang diterima pegawai pemerintah berupaya bonus tunjangan hari
raya.
103 Harian Merdeka, Permintaan Sarbupri Pada Pemerintah, 14 September 1950
104 Harian Merdeka, ‘Parlemen Bitjarakan Mosi Perburuhan’, 26 September 1950
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 83
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 83 11/19/19 1:14 PM
