Page 81 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

penyusunan kabinet serta menolak usulan perubahan susunan kabinet
yang ditawarkan parlemen. Natsir berpendapat bahwa perubahan
susunan kabinet adalah hal yang wajar, namun hanya dilakukan jika
kabinet telah diberi kesempatan menjalankan programnya dan gagal.
Selain itu, Natsir juga mengatakan bahwa ia sebagai seseorang yang
ditunjuk sebagai pembentuk pemerintahan oleh Presiden Sukarno tidak
bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada presiden.
97
Manai Sophiaan menganggap keterangan jawaban pemerintah sebagai
suatu hal yang tidak mencerminkan suatu sistem parlementer.
Sementara Siauw Giok Tjhan mengatakan bahwa pemerintah tidak
memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan parlemen.
Kritik tidak hanya muncul dari kalangan oposisi maupun sayap kiri
di parlemen, melainkan juga dari partai pendukung pemerintah.
Mr. Tambunan (Parkindo) mengatakan bahwa keengganan Natsir
mendengarkan usulan parlemen dalam perubahan susunan kabinet
akan mengakibatkan kesulitan bagi kabinet itu sendiri. 98
Dalam sidang pemandangan umum kedua parlemen yang
diselenggarakan pada pertengahan Oktober 1950, pembahasan
sidang masih berkutat pada persoalan pembentukan kabinet. Mr.
Sunaryo (PNI) membantah pendapat Natsir dengan mengatakan
bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada parlemen
dalam penyusunan kabinet. Pendapat senada disampaikan oleh Ki
Hajar Dewantara (non-partai). Sementara Sidik Djojosukarto (PNI)
Dalam sidang mendukung pendapat dari Mr. Sunaryo dan menambahkan bahwa

pemandangan pembentukan kabinet mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu
umum kedua dengan menyinggung surat Hamengku Buwono atas pengangkatan
parlemen yang Abdul Hakim sebagai menteri pertahanan.
Dalam perkembangannya, muncul mosi pembubaran kabinet.
diselenggarakan Usul ini disampaikan oleh Mohammad Yamin, anggota parlemen

pada pertengahan non-partai serta mendapatkan dukungan dari Ki Hajar Dewantara,
Oktober 1950, Arudji Kartawinata, Mr. Tambunan, dan Siradjuddin Abbas. Yamin
pembahasan sidang mengatakan bahwa pembentukan kabinet tidak sesuai dengan tri-

masih berkutat marga yang terdiri atas Islam, Nasionalis, dan Sosialis, melainkan hanya
mencakup sebagian saja. Hal inilah yang menyulitkan kabinet dalam
pada persoalan menjalankan programnya. Yamin juga mengusulkan agar dibentuk
pembentukan formatur baru yang bertugas menyusun kabinet pengganti dan terdiri
kabinet. atas 3 orang formatur, yakni Natsir yang mewakili kelompok Islam,

97 Harian Pedoman, ‘Pemerintah Hanja Bertanggungdjawab Tentang Programnja Terhadap DPR’,
12 Oktober 1950
98 Harian Pedoman, ‘Belum Ada Kedengaran jg. Mengenai Pokok2 Program’, 14 Oktober 1950

dpr.go.id 78

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 78 11/19/19 1:14 PM