Page 85 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 85
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
3.3.3 Mosi Pemogokan Ahem
Erningpradja
Seiring dengan berjalannya kabinet Natsir, terdapat beberapa
isu yang juga dibahas di dalam parlemen. Salah satu isu penting yang
dibahas adalah rencana pemogokan buruh yang tergabung di dalam
Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri). Melalui
wakil ketuanya yang juga merangkap sebagai anggota parlemen, Ahem
Erningpradja, Sarbupri mengajukan mosi pemogokan kepada DPRS
setelah masa reses dan meminta agar mosi pemogokan dijadikan
sebagai agenda sidang pertama. Mosi pemogokan ini diambil akibat
tidak tercapainya kesepakatan antara buruh dengan Algemene
Landouw Syndicaat (ALS) atau gabungan pengusaha perkebunan
mengenai permasalahan upah buruh perkebunan. Buruh menuntut
agar diberi upah Rp 3 dan upah tersebut tetap dibayarkan selama masa
pemogokan, hal yang ditolak oleh ALS.
Pembicaraan diantara Sarbupri dan ALS menemui jalan buntu
sehingga pemerintah melalui Menteri Perburuhan, Panji Suroso terlibat
dalam upaya penyelesaian. Panji Suroso menjanjikan permasalahan
upah segera diselesaikan dan mengatakan bahwa permasalahan
diantara keduanya tidak perlu dibawa hingga DPRS. Akan tetapi,
keterlibatan pemerintah dalam permasalahan upah antara kaum buruh
dengan ALS tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan
karena belum adanya UU yang mengatur perburuhan pasca bubarnya
RIS. Sementara itu, DPRS merespon keinginan pembahasan mengenai
mosi pemogokan dengan mengagendakan pembahasan mengenai mosi
pemogokan setelah masa reses berakhir. 102
Pasca pertemuan antara Sarbupri dengan ALS yang digagas oleh
Pembicaraan diantara pemerintah, Sarbupri tetap menekan pemerintah dengan mangatakan
Sarbupri dan ALS bahwa keputusan pemerintah nantinya haruslah keputusan yang dapat
menemui jalan buntu diterima oleh Sarbupri. Ini berarti bahwa Sarbupri meminta agar
keputusan pemerintah merupakan keputusan yang menguntungkan
sehingga pemerintah Sarbupri. Di sisi lain, Sarbupri juga menegaskan bahwa dikhawatirkan
melalui Menteri jika keputusan pemerintah tidak dapat diterima, maka akan terjadi
Perburuhan, Panji pemogokan yang bukan hanya dilakukan oleh buruh perkebunan saja,
Suroso terlibat dalam melainkan oleh seluruh buruh. Dalam pernyataan resmi Sarbupri,
upaya penyelesaian. ditegaskan bahwa mereka siap berunding kembali dengan ALS dengan
syarat upah yang diperoleh sesuai dengan persetujuan Kementerian
102 Harian Merdeka, Pemogokan Sarbupri Usah Sampai Kepada Parlemen, 11 September 1950
dpr.go.id 82
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 82 11/19/19 1:14 PM
