Page 89 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 89
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
mendorong penyelidikan terhadap langkah-langkah Belanda di Irian
Barat yang mengedarkan mata uang Belanda serta melarang penduduk
menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Segera setelah disetujuinya resolusi misi parlemen keluar negeri
terbentuk tim yang terdiri atas sembilan orang anggota palemen
dan merepresentasikan fraksi-fraksi besar di parlemen. Proses
pembentukan tim misi parlemen keluar negeri sempat diwarnai hal
menarik ketika muncul usulan dari anggota parlemen wanita agar
salah satu anggota tim diisi oleh anggota parlemen wanita. Usul ini
mendapat sambutan baik dari parlemen. Andi Zainal Abidin (PKI) dan
Mohammad Yamin (non-partai) yang sebelumnya telah terpilih masuk
menjadi anggota tim memberikan opsi pengunduran diri mereka
untuk mengakomodasi usulan tersebut. Sebelumnya, Mr. Tambunan
mengusulkan agar anggota tim ditambah menjadi 10 orang, namun
usul ini kurang mendapat sambutan. Hanya 19 anggota parlemen
yang menyetujui usulan Mr. Tambunan. Dalam perkembangannya,
pengunduran diri AZ. Abidin diterima secara mutlak oleh parlemen
dengan 115 suara, sehingga posisinya kemudian digantikan oleh
Susilowati. Dengan demikian, kesembilan anggota misi yang terbentuk
secara resmi adalah Sukiman (ketua), IJ. Kasimo (wakil ketua),
Mohammad Yamin (juru bicara), Manai Sophiaan, Susilowati, Mr.
Tambunan, Otto Rondonuwu, Sahetapy Engel, dan Abdul Hajat.
Keberangkatan tim misi keluar negeri sedikit mengalami
keterlambatan dan baru menjalankan tugasnya di akhir Oktober 1950.
Belanda menjadi negara pertama dan satu-satunya yang dikunjungi
dalam keberangkatan tersebut. Dalam kunjungannya di Belanda,
Mohammad Yamin mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan
Belanda. Ia mengatakan, “Jika status Irian tidak diselesaikan sebelum 27
Desember, tidak ada jaminan bagi keamanan kepentingan-kepentingan
Keberangkatan tim Belanda di Indonesia.” Selama dua pekan berada di Belanda, tidak ada
107
misi keluar negeri kemajuan berarti yang didapatkan sehingga Natsir memanggil kembali
sedikit mengalami tim misi parlemen ke Indonesia. Yamin mengomentari kunjungan di
keterlambatan dan Belanda dengan mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Belanda
tidak bertambah baik pasca penandatanganan KMB.
baru menjalankan Sementara itu, dalam kesempatan sidang pemandangan
tugasnya di akhir umum pertama yang diselenggarakan pada awal bulan Oktober 1950,
Oktober 1950. PKI mendorong agar diambil opsi pembatalan hasil KMB. Opsi ini
mendapatkan dukungan dari fraksi Buruh. Berbagai kejadian yang
107 Herbert Feith, op.cit, hal 160
dpr.go.id 86
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 86 11/19/19 1:14 PM
