Page 93 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

ekonomi Belanda dan akan memberikan konsesi khusus terhadap
kepentingan pertambangan Belanda di Irian Barat. Kedua, tenaga
administrasi Belanda akan tetap digunakan. Ketiga, pensiun pegawai-
pegawai Belanda di Irian Barat akan dijamin pemerintah. Keempat,
imigrasi warga Belanda akan diizinkan oleh pemerintah Indonesia.
Kelima, pemerintah akan berupaya memasukkan Irian Barat ke dalam
sistem perhubungan Indonesia dengan memperhatikan konsesi-
konsesi yang telah didapatkan maskapai Belanda. Keenam, pemerintah
Indonesia menjamin kemerdekaan beragama dan kegiatan zending
maupun misi dalam kegiatan kemanusiaan serta akan memberi bantuan
dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Ketujuh, mengusahakan
berjalannya pemerintahan yang berdemokrasi secara penuh di Irian
Barat serta dengan memberikan hak otonom dan segera membentuk
badan perwakilan sendiri. 112
Namun usul ini ditolak oleh Belanda. Sebaliknya, usul Belanda
agar penduduk Irian Barat diberi kesempatan untuk menentukan
nasibnya sendiri dengan pengawasan sebuah lembaga bersama
antara Indonesia-Belanda juga ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah beralasan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri
karena menganggap usulan tersebut sebagai upaya Belanda untuk
menggagalkan masuknya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
Pemerintah juga mempertanyakan waktu pelaksanaan hak menentukan
nasib sendiri tersebut sembari menyindir pemerintah Belanda yang
menolak memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada bangsa
Indonesia di masa lalu. Usulan lainnya dari pemerintah Belanda agar
kedaulatan Irian Barat berada di bawah Uni Indonesia-Belanda dan
urusan administrasi di Irian Barat diserahkan kepada Belanda, juga
ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Upaya perundingan terus berlangsung hingga tanggal 27
Desember 1950, tepat satu tahun pelaksanaan KMB. Pada tanggal
Upaya perundingan 23 Desember 1950, delegasi Indonesia memasukkan kembali usulan

terus berlangsung baru kepada pemerintah Belanda. Pertama, kedua pihak setuju dalam
hingga tanggal 27 hal penyerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Kedua,

Desember 1950, penyerahan dilakukan pada pertengahan tahun 1951. Ketiga, sebelum
tepat satu tahun penyerahan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia, akan diadakan
konferensi yang didasarkan pada tujuh usulan sebelumnya untuk
pelaksanaan KMB. menjaga kepentingan-kepentingan Belanda di Irian Barat.
Belanda menjawab usulan pemerintah Indonesia tiga hari

112 Mohammad Natsir, ‘Keterangan Pemerintah Tentang Irian Barat’, Capita Selecta jilid II, hal 25

dpr.go.id 90

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 90 11/19/19 1:14 PM