Page 95 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selanjutnya, di dalam parlemen muncul dua mosi terkait Irian
Barat pada awal Januari 1951. Mosi tersebut diajukan oleh ketua PRN,
Djody Gondokusumo dan Rahendra Kusnan. Djody Gondokusumo
menyampaikan tiga gagasan dalam mosinya. Pertama, meminta
pemerintah untuk menyiapkan perundingan lanjutan Indonesia-
Belanda untuk penyerahan Irian Barat. Kedua, memberi Belanda batas
waktu selama dua bulan untuk menerima permintaan Indonesia. Ketiga,
membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan mengevaluasi kembali hasil
kesepakatan KMB serta seluruh kesepakatan diantara kedua negara
jika Belanda menolak memenuhi permintaan Indonesia.
Mosi Rahendra Kusnan juga terdiri atas tiga poin. Pertama,
meminta agar Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia
dan memiliki status yang sama dengan wilayah lain di dalam Republik
Indonesia. Kedua, membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Ketiga,
meninjau kembali hasil kesepakatan KMB dalam jangka waktu tiga
bulan.
113
Kabinet menolak mosi Kusnan tersebut, sementara mosi Djody
Gondokusumo dicabut kembali. Meski kabinet menolak mosi Kusnan,
namun parlemen tetap melaksanakan pemungutan suara untuk
menentukan sikap. Kabinet berada dalam posisi yang sulit karena PSI
Kabinet menolak sebagai salah satu partai pemerintah memutuskan abstain, sementara
mosi Kusnan PSII justru mendukung mosi Kusnan. Mosi tersebut diajukan dan
tersebut, sementara ditandatangani oleh PNI dan PSII. Meski demikian, mosi tersebut gagal

mosi Djody dilakukan karena kabinet berhasil mendapatkan dukungan parlemen
dengan suara tipis. Tercatat 66 orang anggota parlemen menolak mosi
Gondokusumo dan 63 orang anggota lainnya mendukung. Dengan kegagalan mosi ini,
dicabut kembali. kabinet setidaknya dapat kembali menjalankan programnya terkait
Meski kabinet penyelesaian status Irian Barat dengan Belanda.

menolak mosi

Kusnan, namun 3.3.5 Mosi Hadikusumo
Empat bulan (September 1950 - Januari 1951) berjalannya
parlemen tetap pemerintahan Natsir jelas bukan masa yang tenang untuk menjalankan
melaksanakan program-program kerja kabinet. Hasil perundingan Indonesia-Belanda

pemungutan suara yang diharapkan dapat mengembalikan status Irian Barat di Indonesia
jelas menunjukkan kegagalan. Selain itu, kritikan-kritikan hebat yang
untuk menentukan
didapatkan Natsir seputar pembentukan kabinet yang tidak hanya
sikap. datang dari partai oposisi, melainkan juga partai pendukung pemerintah

113 Herbert Feith, op.cit, hal 164

dpr.go.id 92

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 92 11/19/19 1:14 PM