Page 97 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

1 menerangkan bahwa pemilihan anggota DPRD dilaksanakan oleh
suatu badan pemilih yang anggotanya ditunjuk oleh partai politik,
organisasi buruh, organisasi tani, organisasi wanita, maupun organisasi
sosial. Syarat bagi partai politik, organisasi buruh, organisasi tani,
organisasi wanita, maupun organisasi sosial untuk menunjuk anggota
badan pemilih adalah mempunyai pengurus besar (ayat 2a), terdapat di
sekurangnya 3 kabupaten (ayat 2b), serta telah berdiri di kecamatan-
kecamatan pada tanggal 30 Juni 1950 (ayat 2c). Tiap-tiap organisasi
yang telah berdiri di kecamatan di dalam kabupaten maupun kota besar
dan kota kecil mendapatkan satu pemilih (ayat 3) serta satu pemilih
hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon anggota DPRD
(ayat 4).
Sedangkan pasal 5 berisi tentang penentuan keterpilihan
anggota DPRD. Anggota DPRD terpilih adalah anggota yang mendapat
suara pemilih terbanyak yang sama jumlahnya dengan hasil bagi antara
jumlah pemilih dengan jumlah anggota (ayat 1). Jika jumlah suara
pemilihnya belum mencukupi, maka akan diambil dari calon anggota
yang terbanyak mendapatkan suara pemilih (ayat 2). Jika terdapat calon
anggota dengan suara yang berimbang, akan dilakukan pengundian
untuk menentukan siapa yang terpilih (ayat 3). Partai Politik yang belum
mendapatkan wakil, berhak menunjuk seorang wakilnya di DPRD (ayat
4). Sementara bagi organisasi buruh dan organisasi tani bila belum
Sementara susunan memiliki wakil, maka organisasi buruh dan tani yang memiliki suara
anggota DPRD terbanyak dalam golongan masing-masing, berhak menunjuk seorang
wakilnya (ayat 5).
propinsi diatur di
Sementara susunan anggota DPRD propinsi diatur di dalam pasal
dalam pasal 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Pasal 6 menerangkan pemilihan anggota DPRD
10, 11, dan 12. Pasal propinsi dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten dan Kota Besar.
6 menerangkan Tiap 5 orang anggota DPRD Kabupaten maupun Kota Besar dapat
mengajukan sebanyak-banyaknya 3 calon anggota DPRD Propinsi (pasal
pemilihan anggota
7 ayat 1). Nama calon disampaikan dalam surat atau dibawa sendiri oleh
DPRD propinsi salah seorang yang mengajukan calon kepada ketua panitia propinsi
dilakukan oleh (pasal 7 ayat 2) dan menerima tanda penerimaan (pasal 7 ayat 3). daerah
anggota DPRD propinsi dan setingkat propinsi dianggap satu daerah pemilihan (pasal
8 ayat 1) dan merupakan perwakilan berimbang (pasal 8 ayat 2). Calon
Kabupaten dan
terpilih merupakan calon yang memperoleh suara sebanyak hasil bagi
Kota Besar. (pasal 9). Surat suara yang diberikan bersifat rahasia (pasal 10 ayat 1)
dan surat-surat tersebut dimasukkan ke dalam kaleng tertutup yang
kemudian disampaikan secepatnya kepada panitia propinsi (pasal 10

dpr.go.id 94

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 94 11/19/19 1:14 PM