Page 98 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 98
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
ayat 2). setelah surat suara telah diterima semua, panitia pemilihan
mengatur dan menetapkan hasil pemilihan (pasal 11 ayat 1) serta segera
mengumumkan hasilnya (pasal 11 ayat 2). Untuk tiap-tiap propinsi
maupun daerah setingkat propinsi, disediakan 3 kursi bagi warga
keturunan yang dipilih oleh gubernur (pasal 12). Sementara pasal 13
menyebutkan bahwa karesidenan Surakarta dimasukkan ke dalam
propinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU No 10 tahun 1950
tentang pembentukan propinsi Jawa Tengah. Untuk ketua dan wakil
ketua DPRD dipilih oleh anggota DPRD atas dasar suara terbanyak
(pasal 14). Sedangkan pasal 15 mengatur tentang susunan Dewan
Pemerintah Daerah. Kepala daerah adalah anggota Dewan Daerah
dan menjadi ketuanya (ayat 1), dimana jumlahnya maksimal lima orang
(ayat 2), serta anggota Dewan Daerah dipilih oleh DPRD atas dasar
perimbangan kekuatan (ayat 3).
PP ini tampaknya memberikan keuntungan kepada Masyumi.
Dalam sebuah pemilihan anggota DPRD yang dilaksanakan di Jawa
Mosi diinisiasi oleh Barat pada akhir November 1950, Masyumi berhasil mendapatkan
Hadikusumo, anggota 34 kursi dari total 57 kursi. Ini setara dengan 60% kekuatan kursi
parlemen dari PNI parlemen. Kemenangan ini seperti membenarkan pendapat Sutan
dan didukung oleh Syahrir yang pernah berkata pada sekitar tahun 1946 bahwa, “jika
pemilihan diselenggarakan (pada saat itu), maka Masyumi akan
dua kekuatan politik mendapatkan 80% suara.” Selain itu, kemenangan ini tampaknya juga
114
lainnya di parlemen, disebabkan karena banyak organisasi yang terafiliasi dengan Masyumi
yakni Partai Buruh dibandingkan dengan partai politik lainnya.
dan PSII. Segera setelah kemenangan mutlak Masyumi pada pemilihan
anggota DPRD Jawa Barat, pada pertengahan Desember muncul
sebuah mosi yang meminta agar kabinet membatalkan PP No 39
Tahun 1950 serta membekukan DPRD yang terbentuk dengan dasar
PP tersebut. Mosi diinisiasi oleh Hadikusumo, anggota parlemen dari
PNI dan didukung oleh dua kekuatan politik lainnya di parlemen, yakni
Partai Buruh dan PSII. Menariknya, partai pendukung pemerintah
seperti PIR, Parkindo, dan Parindra juga ikut mendukung mosi yang
diajukan. Hal ini tampaknya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa
PP memberi keuntungan besar kepada Masyumi. Mosi Hadikusumo
dimajukan pada pertengahan Januari 1951, dengan dukungan kuat dari
partai oposisi dan partai pendukung pemerintah (PIR, Parindra, dan
Parkindo), sementara satu partai pendukung pemerintah lainnya, PSI,
memutuskan untuk abstain. Di sisi lain, Mosi Hadikusumo mendapatkan
114 Bahtiar Effendy, op.cit, hal 108
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 95
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 95 11/19/19 1:14 PM
