Page 101 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 101
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
non-partai. PIR kemudian memutuskan untuk menarik mundur
menterinya dari kabinet, Menteri Kehakiman Wongsonegoro dan
Menteri Pekerjaan Umum, Herman Johannes. Akibatnya, kabinet tidak
lagi mampu menjalankan programnya. Keesokan harinya, pada tanggal
21 Maret 1951, Natsir memutuskan mengembalikan mandatnya kepada
Presiden Sukarno. Hal ini menandai berakhirnya masa jabatan Natsir
setelah berlangsung kurang lebih enam bulan. Segera setelahnya,
Presiden Sukarno menunjuk Mr. Sartono, tokoh senior PNI untuk
menjadi formatur kabinet, hingga akhirnya kabinet baru terbentuk.
3.4 Kerja-Kerja DPRS Pada Masa Kabinet
Sukiman
3.4.1 Pembentukan Kabinet Sukiman
Kejatuhan kabinet Natsir pada dasarnya cepat atau lambat
akan terjadi. Sejak awal, kabinet Natsir telah mendapatkan banyak
tantangan dari parlemen akibat kegagalan pembentukan kabinet koalisi
Masyumi-PNI. Koalisi ini diharapkan akan memperkuat kabinet karena
kedua partai merupakan dua partai terbesar di parlemen. Dengan
sistem parlementer, dukungan parlemen terhadap pemerintah amat
dibutuhkan untuk menjalankan program kerja kabinet. Hal inilah
yang tidak didapatkan oleh kabinet Natsir sejak awal terbentuknya
kabinet. Kabinet bahkan membutuhkan mosi kepercayaan agar dapat
menjalankan tugasnya. Meski demikian, mosi kepercayaan yang
Kejatuhan kabinet didapatkan kabinet Natsir tidak menghentikan munculnya mosi-mosi
Natsir pada dasarnya lain yang diajukan oleh parlemen, baik oleh partai oposisi maupun
cepat atau lambat anggota non-partai. Puncaknya adalah ketika Mosi Hadikusumo
akan terjadi. Sejak diajukan dalam upaya menghapuskan PP No 39 Tahun 1950 tentang
tata cara pemilihan anggota DPRD sebelum pelaksanaan Pemilu.
awal, kabinet Natsir Setelah pengembalian mandat Natsir kepada Sukarno, Sukarno
telah mendapatkan menunjuk Mr. Sartono sebagai pembentuk formatur kabinet. Dengan
banyak tantangan segera, Mr. Sartono berupaya mengajak Masyumi untuk membangun
dari parlemen cabinet koalisi. Pada pertemuan yang diselenggarakan pada awal
April 1951 dan dihadiri oleh Sukiman, Moh. Roem, dan Prawoto
akibat kegagalan Mangkusasmito, Mr. Sartono menawarkan dasar rencana program
pembentukan kabinet pemerintah dari cabinet koalisi nasional yang luas. Namun, pembicaraan
koalisi Masyumi-PNI. diantara PNI dan Masyumi tidak mencapai kesepakatan yang berarti.
Sidik Djojosukarto, ketua PNI sekaligus ketua fraksi PNI di parlemen
mengatakan bahwa jabatan perdana menteri harus diberikan kepada
dpr.go.id 98
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 98 11/19/19 1:14 PM
