Page 87 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 87
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
3.3.4 Misi Irian Barat
Salah satu tugas berat lainnya yang diemban oleh kabinet
Natsir adalah penyelesaian status Irian Barat antara Indonesia
dengan Belanda. Pada bulan-bulan pertama tahun 1950, kegagalan
demi kegagalan pembahasan status Irian Barat menjadi hal yang
lumrah terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Natsir,
yang menjadikan penyelesaian status Irian Barat sebagai salah satu
program kabinetnya, dituntut untuk dapat segera menyelesaikan
permasalahan tersebut. Sulitnya penyelesaian status Irian Barat
didasari perbedaan pandangan diantara kedua pihak. Indonesia
meyakini, sesuai dengan kesepakatan KMB, Irian Barat seharusnya
diserahkan kepada Indonesia selambatnya 27 Desember 1950, atau
tepat satu tahun setelah penandatanganan KMB. Sebaliknya, Belanda
senantiasa menangguhkan upaya penyerahan Irian Barat kepada
Indonesia. Hal ini terlihat pada upaya Belanda dalam pembentukan
administrasi Belanda di Irian Barat serta dimulainya usaha-usaha
keuangan komersial di wilayah sengketa tersebut. 105
Sulitnya penyelesaian Irian Barat tampaknya diperparah dengan
adanya dua sikap yang berkembang dalam memandang penyelesaian
Irian Barat. Kabinet Natsir, sebagaimana kabinet Hatta terdahulu
memandang bahwa upaya terbaik menyelesaikan permasalahan Irian
Barat adalah melalui diplomasi sembari berharap Belanda memiliki
i’tikad baik dan dukungan dari Amerika Serikat untuk mau menekan
Belanda. Di sisi lain, muncul pula upaya melakukan pengorganisasaian
kekuatan untuk mengambil Irian Barat dari Belanda. Sikap ini
tampaknya menjadi sikap yang didukung oleh Presiden Sukarno.
DPRS sendiri dalam upayanya ikut menyelesaikan status Irian
Barat melakukan dua langkah baik internal dan eksternal. Langkah
Sulitnya penyelesaian internal dilakukan dengan jalan menyetujui secara bulat mosi masuknya
Silas Papare, ketua Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) sebagai
Irian Barat tampaknya anggota parlemen dan mendorong pemerintah untuk mencari cara
diperparah dengan agar mosi tersebut dapat dijalankan. Sementara itu, langkah eksternal
adanya dua sikap dilakukan dengan membentuk misi parlemen keluar negeri. Misi ini
menjalankan tugas memberikan penjelasan kepada negara-negara yang
yang berkembang dikunjungi bahwa Irian Barat sebagaimana terdapat dalam konstitusi
dalam memandang UUDS 1950 adalah bagian dari Indonesia. Misi ini juga bertugas
penyelesaian Irian menyampaikan perjuangan-perjuangan apa saja yang telah dilakukan
Barat. Indonesia dalam upayanya memperjuangkan status Irian Barat agar
menjadi bagian dari Indonesia.
105 Herbert Feith, op.cit, hal 156
dpr.go.id 84
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 84 11/19/19 1:14 PM
