Page 80 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)

PNI di parlemen selama oposisi yang dijalankan oleh PNI merupakan
oposisi yang sehat. 95
Dalam sidang pemandangan umum pertama yang diselenggarakan
pada awal bulan Oktober 1950, fokus pembahasan parlemen masih
berkutat pada pembentukan kabinet Natsir. Zainal Abidin Achmad
yang berasal dari Masyumi menyayangkan tidak bergabungnya PNI di
dalam kabinet sambil mengatakan bahwa kabinet Natsir perlu diberi
kesempatan untuk menjalankan program-programnya. Kasimo (Partai
Katolik) memiliki pendapat yang hampir serupa dengan Zainal Abidin
Achmad. Ia mengatakan bahwa tidak masuknya PNI ke dalam kabinet
patut disayangkan, namun upaya pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat telah cukup kuat dilakukan. Pendapat berbeda
disampaikan oleh Arudji Kartawinata yang mewakili PSII mengatakan
perlunya peninjauan kembali terhadap susunan kabinet.
Sementara itu, opsi pembubaran kabinet telah muncul di dalam
sidang-sidang parlemen. Usul ini menimbulkan pro-kontra. Sutardjo
Kartohadikusumo (PIR) menjadi salah satu pihak yang tidak setuju

Dalam sidang terhadap opsi pembubaran kabinet. Sutardjo mengatakan susunan
pemandangan kabinet cukup diubah dengan mengganti para menteri yang kurang
memiliki dukungan di parlemen dengan menteri-menteri dari PNI.
umum pertama yang Lebih jauh, ketua fraksi PIR di parlemen, Tadjuddin Noor mengatakan
diselenggarakan bahwa fraksinya akan menunggu diajukannya anggaran belanja untuk

pada awal bulan menentukan sikap terhadap susunan kabiet. Sebelum anggaran belanja
Oktober 1950, tersebut diserahkan, maka PIR akan mendukung susunan kabinet yang
telah dibentuk.
fokus pembahasan Banyaknya hambatan dalam periode awal pembentukan kabinet
parlemen masih Natsir membuat partai pendukung pemerintah berupaya mendapatkan

berkutat pada mosi kepercayaan dari parlemen. Hal ini dikatakan oleh Natsir sebelum
pembentukan kabinet sidang pemandangan umum pertama. Natsir mengatakan bahwa
kehadiran pihak oposisi dalam sebuah negara demokrasi adalah suatu
Natsir. hal yang baik selama dalam batas kewajaran. Ia juga menegaskan
membutuhkan dukungan dalam parlemen agar program-program
kabinet dapat berjalan dengan salah satu agenda terpenting adalah
pelaksanaan pemilihan umum.
96
Di sisi lain, muncul kritik dari sebagian anggota parlemen
terhadap keterangan jawaban pemerintah dalam menanggapi sidang
pemandangan umum yang pertama. Sebagian anggota parlemen
menganggap Natsir enggan bertanggung jawab dalam persoalan
95 Harian Merdeka, ‘Jang Sebaik2Nja Dilakukan Dapat Dilakukan Natsir’, 14 September 1950
96 Harian Merdeka, ‘Natsir Harapkan Tjukup Bantuan Dari Parlemen’, 15 September 1950

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 77
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 77 11/19/19 1:14 PM