Page 78 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 78
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian secepatnya;
8. Menjalankan politik luar negeri yang bebas.
Dengan susunan kabinet tersebut, Natsir setidaknya telah
membentuk koalisi dengan kekuatan dukungan dari 52% anggota DPRS.
Sementara PNI yang secara resmi menjadi oposisi di parlemen bersama
dengan PKI dan Partai Murba menegaskan akan senantiasa mengawasi
jalannya program-program kabinet. Meski demikian, tampaknya sikap
oposisi yang diambil PNI diawal terbentuknya kabinet masih bersifat
hati-hati dan tidak terlalu jelas. Hal ini tampak dalam perkataan Sidik
Djojosukarto, ketua umum PNI yang mengatakan bahwa, “Tetapi
oposisi dalam hal ini, tidak lalu semua rencana pemerintah ditentang,
melainkan dipilih mana yang sebenarnya perlu disokong dan mana yang
tidak. Artinya oposisi yang konstruktif.” Sikap ini tampak pula ketika
91
dihadapkan pada permasalahan mengenai para duta besar Indonesia
yang sebagian berasal dari PNI. Sidik Djojosukarto mengatakan bahwa
selama kabinet tidak menghalangi kerja para duta besar tersebut, maka
PNI tidak akan menarik mundur para duta besar karena mereka adalah
para wakil kepala negara.
Tidak bergabungnya PNI ke dalam kabinet Natsir mengakibatkan
program-program pemerintah berjalan alot. Segera setelah
Dengan susunan terbentuknya kabinet, Natsir banyak mendapatkan kritikan karena
kabinet tersebut, lebih mengutamakan membentuk kabinet zaken ketimbang menyusun
Natsir setidaknya kabinet yang terdiri dari partai-partai politik yang dapat memperkuat
telah membentuk kabinet. Kritikan terhadap susunan kabinet Natsir juga menyasar
pada anggapan bahwa cara-cara pembentukan kabinet Natsir
koalisi dengan akan melemahkan upaya tradisi baru yang sedang dibangun oleh
kekuatan dukungan demokrasi parlementer. Ketua DPRS yang berasal dari PNI, Mr. Sartono
dari 52% anggota menyarankan kepada Natsir agar senantiasa berunding dengan panitia
DPRS. permusyawaratan parlemen yang terdiri atas 18 anggota dan berasal
dari seluruh fraksi yang ada di parlemen terkait dengan segala hal. Hal
ini dimaksudkan agar program-program kabinet dapat berjalan dengan
baik dan tidak mendapatkan penolakan dari parlemen. 92
Kekhawatiran terhadap jalannya kabinet Natsir tidak hanya
berasal dari luar, melainkan juga dari pihak partai pendukung
pemerintah. Mr. Tambunan, anggota DPRS dari Partai Kristen
Indonesia (Parkindo) mengatakan bahwa tidak ikutnya PNI ke dalam
91 Harian Merdeka, ‘PNI Akan Tindjau Program Kabinet’, 9 September 1950
92 Harian Merdeka, ‘PNI Tak Akan Adakan Oposisi di Parlemen?’, 14 September 1950
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 75
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 75 11/19/19 1:14 PM
