Page 75 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 75
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
yang dibangun oleh masing-masing. Pada kepemimpinan Natsir,
hubungan Masyumi erat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang
dipimpin oleh kalangan Non-Jawa. Sementara pada kepemimpinan
Sukiman membangun hubungan dengan PNI yang meraih suara besar
di Jawa. Persaingan diantara kedua tokoh ini serta kecaman yang
muncul dari kalangan internal partai pasca KMB terhadap Sukiman
sempat membuat Sukiman memutuskan untuk mengundurkan diri
dari Masyumi, namun dicegah oleh para pendukungnya.
Pembentukan kabinet sendiri oleh Natsir yang ditunjuk sebagai
formatur kabinet tidak berjalan mudah. Pada awal pembentukannya,
Natsir membutuhkan sekurangnya dukungan dari 150 anggota DPRS,
termasuk dari partai-partai kecil seperti Parkindo, Partai Katholik, dan
Partai Buruh. Selain itu, dukungan dari PNI sebagai partai dengan
84
anggota terbanyak kedua setelah Masyumi di DPRS juga dibutuhkan
untuk memperkuat kedudukan kabinet. Sebagaimana dikatakan Natsir,
akan dibentuk sebuah zaken kabinet jika PNI memutuskan untuk tidak
85
bergabung ke dalam kabinet Natsir. Pendapat lain dikemukakan Isa
86
Anshary yang mengatakan kekhawatirannya jika kabinet tersebut tanpa
dukungan kuat dari parlemen akan mengakibatkan jatuhnya kabinet
tidak lama setelah terbentuk.
87
Negosiasi posisi dalam kabinet antara Natsir dengan PNI berjalan
alot. Sulit bagi kedua belah pihak menemukan kata sepakat terkait
posisi dari wakil masing-masing partai. Natsir, sebagai pihak yang
ditunjuk Sukarno untuk membentuk kabinet, menginginkan jumlah
kursi Masyumi lebih banyak daripada partai lain. Hal ini didasari pada
kenyataan bahwa Masyumi adalah kekuatan terbesar di dalam DPRS.
Natsir menginginkan agar Masyumi mendapatkan 6 kursi kabinet, yakni
Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri
Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan, sementara PNI
yang merupakan kekuatan terbesar kedua di DPRS mendapatkan posisi
Pembentukan Menteri Luar Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Pekerjaan Umum,
kabinet sendiri oleh dan Menteri Perburuhan. Hal ini ditolak oleh PNI yang menginginkan
88
Natsir yang ditunjuk posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengajaran.
Sulitnya menemukan titik temu diantara Masyumi dan PNI
sebagai formatur mengakibatkan Sukarno berupaya menengahi kedua partai, meski
kabinet tidak upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Sulitnya lobi Natsir terhadap PNI
berjalan mudah. 84 Harian Merdeka, ‘Kemungkinan Formatur Bentuk Kabinet Diluar PNI’, 1 September 1950,
85 Zaken kabinet adalah sebuah kabinet yang diisi oleh kalangan ahli tanpa melihat latar belakang
partai dari anggota kabinet tersebut
86 Harian Merdeka, ‘Akan Dibentuk Zaken Kabinet’, tanggal 2 September 1950
87 Harian Merdeka, ‘Interview M. Isa Anshary’, 2 September 1950
88 Herbert Feith, opcit, hal 148
dpr.go.id 72
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 72 11/19/19 1:14 PM
