Page 70 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 70
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
3.3 Irama Kerja DPRS Pada Masa Kabinet
Natsir
3.3.1 Hubungan DPRS dengan Kabinet
Natsir
Dalam bentuk pemerintahan yang menerapkan sistem
demokrasi parlementer, DPRS memiliki kemampuan untuk
menjatuhkan kabinet jika dianggap tindakan yang diambil pemerintah
tidak melalui persetujuan DPRS (pasal 83 ayat 2 UUDS 1950). Selain
itu, dalam UUDS 1950 disebutkan pula bahwa presiden memiliki hak
untuk membubarkan DPR jika DPR dianggap tidak mencerminkan
keinginan rakyat. Meskipun demikian, presiden tidak dapat bertindak
74
sewenang-wenang membubarkan parlemen. Terdapat ketentuan di
dalam pasal 84 UUDS yang menyebutkan bahwa setelah pembubaran
DPR, dalam kurun waktu 30 hari harus dilakukan pemilihan anggota
DPR yang baru. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah kemungkinan
presiden membubarkan DPRS secara sewenang-wenang. 75
Sementara itu, dengan kekuatan 49 kursi di DPRS, Mohammad
Natsir yang merupakan ketua partai Masyumi diangkat sebagai
perdana menteri pertama masa Demokrasi Liberal. Pengangkatan
Natsir sebagai perdana menteri dapat dilihat sebagai sebuah upaya
penghargaan terhadap mosi integral yang diajukan Natsir. Selain itu,
Pengangkatan Natsir
pengangkatan Natsir juga memperlihatkan posisi Masyumi sebagai
sebagai perdana salah satu partai besar di Indonesia. Dibentuk kembali sebagai
menteri dapat dilihat sebuah partai pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal
sebagai sebuah 3 November 1945 mengenai pendirian partai-partai politik, Masyumi
didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta melalui Kongres
upaya penghargaan
Muslimin Indonesia yang diselenggarakan di Madrasah Muallimin
terhadap mosi Yogyakarta. Tujuan pembentukan Partai Masyumi sendiri adalah
76
integral yang menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam dan
77
diajukan Natsir. menjalankan cita-cita Islam dalam urusan keagamaan.
Dalam kongres tersebut juga disepakati bahwa Masyumi menjadi
satu-satunya partai politik Islam di Indonesia yang memperjuangkan
sikap politik umat Islam Indonesia. Dengan menjadi satu-satunya partai
politik umat Islam Indonesia, maka di dalam Masyumi sendiri banyak
terdapat perwakilan organisasi Islam, diantaranya Muhammadiyah,
74 Sekretariat DPR-GR, op.cit, hal 143
75 ibid
76 Syaifullah, Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi, hal 141
77 Warjio, Gagalnya Partai Politik Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 47
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 67
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 67 11/19/19 1:14 PM
