Page 65 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR RIS dan Senat RIS menyetujui
rancangan UUD Sementara melalui UU Federal No.7 tahun 1950 dan
Lembaran Negara No. 56 tahun 1950. Sehari setelahnya, melalui rapat
gabungan antara DPR RIS dan Senat RIS, dibacakan Piagam Pernyataan
oleh Presiden RIS, Sukarno mengenai pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Pembacaan Piagam Pernyataan ini sekaligus
menandai berakhirnya bentuk negara serikat. Perubahan ini juga
memberi dampak pada pembentukan DPR Sementara (DPRS) yang
secara resmi memulai masa jabatannya pada tanggal 16 Agustus 1950.
Proses pembentukan DPRS sendiri pada masa awal Demokrasi
Liberal telah disepakati di dalam UUDS 1950. Dalam UUD yang
bersifat sementara tersebut disebutkan bahwa kedaulatan Indonesia
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat yang dibentuk pada masa
negara federal dihapuskan, atau lebih tepatnya dilebur ke dalam
DPRS. Berdasarkan pasal 56 UUDS 1950, DPRS akan mewakili seluruh
rakyat Indonesia dan terdiri atas anggota yang besarnya didasarkan
pada perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk akan diwakili satu
orang anggota DPRS. Sementara untuk keterwakilan golongan
64
minoritas, berdasarkan pasal 58 ayat 1 UUD 1950 disebutkan bahwa
etnis keturunan tetap terwakili dengan jumlah perwakilan sekurang-
kurangnya 9 anggota etnis Tionghoa, 6 anggota etnis Eropa, dan 3
anggota etnis Arab. Mekanisme pemilihan anggota DPRS disepakati
65
melalui pemilihan umum (pemilu). Namun untuk anggota DPRS masa
awal hingga terlaksananya Pemilihan Umum, sebagaimana disebutkan
dalam pasal 77 UUDS 1950 terdiri atas bagian sebagai berikut: bekas
anggota DPR RIS, bekas anggota senat RIS, anggota Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat BP-KNIP), dan Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) RI. Dimasukkannya DPA RI sebagai bagian dari DPRS
66
Berdasarkan pasal didasari pada pertimbangan bahwa DPA merupakan suatu dewan pusat
62 UUDS, DPRS yang telah biasa memberi nasihat kepada pemerintah RI tentang haluan
memilih susunan politik pemerintah dan tentang tindakan legislatif. 67
Berdasarkan pasal 62 UUDS, DPRS memilih susunan ketua
ketua dan wakil- dan wakil-wakilnya dari anggota DPR sendiri. Satu hal menarik yang

wakilnya dari disepakati adalah keputusan menunjuk anggota DPRS tertua untuk
anggota DPR memimpin rapat selama pemilihan ketua dan wakil ketua belum
sendiri. dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Dr. Radjiman

64 BN. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, hal. 85
65 Ibid
66 Sekretariat DPR-GR, op.cit, hal 136
67 BN. Marbun, op.cit, hal 86, lihat pula Sekretariat DPR-GR, hal 136

dpr.go.id 62

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 62 11/19/19 1:14 PM