Page 63 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang
sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-
akhir ini. Memperhatikan: suara-suara rakyat dari
berbagai daerah, dan mosi-mosi Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu,
untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan
menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia.
Kompak untuk menampung segala akibat-akibat
yang tumbuh karenanya, dan persiapan-persiapan
untuk itu harus diatur begitu rupa, dan menjadi
program politik dari pemerintah yang bersangkutan
dan dari pemerintah RIS. Politik pengleburan
dan penggabungan itu membawa pengaruh besar
tentang jalannya politik umum di dalam negeri dari
pemerintahan di seluruh Indonesia. Memutuskan:
menganjurkan kepada pemerintah supaya
mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian
atau sekurang-kurangnya menyusun suatu
konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat
yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik
di waktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral
dan program yang tertentu.” 60
Mosi yang kemudian dikenal dengan nama Mosi Integral
Natsir ini ditandatangani oleh beberapa tokoh, diantaranya Soebadio
Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, Werdojo, Mr. Tambunan,
Ngadiman Hardjosubroto, Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch.
Tauchid, Amelz, dan Siradjuddin Abbas. Pada akhirnya, Mosi Integral
Natsir menjadi salah satu pemicu dibubarkannya bentuk negara serikat
pada tanggal 17 Agustus 1950.
Perubahan bentuk Perubahan bentuk negara sendiri pada dasarnya dimungkinkan
negara sendiri karena diatur di dalam Konstitusi RIS pasal 43. Dalam pasal
pada dasarnya tersebut dinyatakan bahwa “Dalam penyelesaian susunan federasi
Republik Indonesia Serikat, maka berlakulah azas pedoman, bahwa
dimungkinkan karena
kehendak rakyat di daerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan
diatur di dalam dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status
Konstitusi RIS yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut
pasal 43. dalam federasi.” Selanjutnya, dalam pasal 44 dinyatakan pula bahwa
penggabungan diri daerah bagian ke dalam daerah bagian lain hanya

60 Mohammad Natsir, Kapita Selecta (Jakarta: Pustaka Pendis, 1957), hlm. 15

dpr.go.id 60

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 60 11/19/19 1:14 PM