Page 58 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 58
DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL
a. Ke dalam : menyempurnakan penghidupan rakyat dan
persatuan bangsa Indonesia,
b. Ke luar : memelihara hubungan baik dengan negara-
negara lain.
2. Bahwa kami menyetujui pembuatan Undang-Undang Dasar
Sementara bagi Negara Kesatuan ini oleh suatu panitia yang
dibentuk untuk itu. 58
Selanjutnya Pemerintah RIS bersama-sama dengan Pemerintah
RI-Yogya Pada 19 Mei 1950 membentuk “Panitia Bersama”, yang para
anggotanya terdiri dari 14 orang, yaitu dari pihak Pemerintah RIS
sebanyak 7 orang yang diketuai oleh Prof. Dr, Supomo. Ada pun para
anggotanya adalah: Mr. Kosasih Purwanegara, Ir. Sakirman, Mr. A.M.
Tambunan, B. Sahetapy Engel, I.R. Lobo, dan Teuku Mohammad Hasan
dengan Mr. A.W. Surjadiningrat sebagai sekretaris. Sedangkan dari
pihak Pemerintah RI diwakili oleh 7 orang pula yang diketuai oleh
Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim. Adapun keenam orang itu adalah
Mr. A.A. Suhardi, Hutomo Supardan, Djohan Sjahrusah, Harsuadi, dr.
Rustamadji, dan R.H. Kusnan. Baik panitia dari RI, maupunan dari RI
– Yogya, terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur Unsur Perwakilan Rakyat
Panitia Bersama itu (DPR, Senat dan Badan Pekerja KNP) dan unsur Pemerintah. Namun Ir.
mendapat tugas untuk Sakirma dan Hutomo Supardan mengundurkan diri karena partainya,
yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak setuju dengan cara Negara
merancang Undang- Kesatuan dibentuk. Selain itu ada anggota yang diganti, yaitu R.H.
Undang Dasar Kusnan diganti oleh Z. Baharuddin.
Negara Kesatuan. Panitia Bersama itu mendapat tugas untuk merancang Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan. Setelah bekerja dan berunding
antar para anggota panitia, akhirnya Panitia menyerahkan hasil
kerjanya kepada Pemerintah RIS dan Pemerintah RI-Yogya. Dan
setelah merundingkan hasil kerja Panitia itu, kedua pemerintah
menyetujui dengan beberapa perubahan rancangan Undang-undang
Dasar Sementara Negara Kesatuan serta “dasar-dasar penyelesaian
kesukaran-kesukaran di lapangan politik, ekonomi, keuangan,
keamanan, dan sosial”, yang kemudian oleh Pemerintah RIS kepada
DPR dan Senat RIS, serta oleh Pemerintah RI-Yogya kepada Badan
Pekerja K.N.P. 59
Kemudian dalam menyampaikan Rancangan Undang-undang
tenang perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-undang Dasar
58 Ibid.
59 Ibid.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 53
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 53 11/19/19 10:01 AM
