Page 55 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tahun yang sama, giliran DPRD Kabupaten Sukabumi yang merupakan
bagian dari Negara Bagian Pasundan - menerbitkan resolusi yang
sama: keluar dari Negara Pasundan dan bergabung ke Negara RI.
Munculnya aksi bersenjata APRA pada 23 Januari 1950 di kota
Bandung, secara tidak langsung membuat proses “unitarian” menjadi
lebih cepat, sehingga pada akhir Maret 1950 hanya empat negara
bagian yang tersisa, yaitu Republik Indonesia, Kalimantan Barat,
Sumatera Timur, dan Indonesia Timur. Walaupun belum bubar, namun
Kalimantan Barat sedang dalam krisi karena Sultan Hamid sebagai
Kepala Negara,yang juga menjabat sebagai Menteri Negara dalam
Kabinet RIS, terlibat dalam peristiwa APRA – Westerling. Kemudian
Negera Indonesia Timur kemudian bermasalah pula karena muncul
gerakan separatis RMS yang diproklamirkan oleh Dr. Somoukil.
Sementara itu Permusyawaratan Rakyat se-Sumatera Timur masih
menuntut kelanjutan RIS dan Negara Sumatera Timur (NST) sebagai
salah bagiannya. Akan tetapi Kongres Rakyat menuntut hal yang
sebaliknya, yaitu menuntut dibubarkannya NST. Kedua paham yang
hidup di Sumatera Timur itu banyak dipengaruhi oleh peristiwa
sebelumnya, yaitu prokontra revolusi sosial yang terjadi pada tahun
awal kemerdekaan Indonesia.
Sejalan dengan adanya upaya penggabungan negara-negara
bagian ke dalam Republik Indonesia, serta berkembangnya rencana
pembentukan kembali negara kesatuan, maka Senat RIS membentuk
sebuah panitia penyusunan rancangan Undang-undang Dasar
Oleh k
Sebagai catatan UNI ena Negara Kesatuan. Kemudian pada 22 Mei 1950, Rancangan Undang-
ar
Indonesia Belanda undang Dasar hasil karya panitia itu disampaikan oleh Senat kepada
emerint
ah
itu P
didirikan “untuk
Repub lik Indonesia Pemerintah.
Pada waktu itu, di luar negara Republik Indonesia, tinggal dua
mempromosikan
menganjur k an k ep ada negara bagian yang tetap dalam statusnya sebagai negara bagian, yaitu
kepentingan
Pemerint ah RIS Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur. Oleh karena itu
ersama mereka.
untuk mengadak an Pemerintah Republik Indonesia menganjurkan kepada Pemerintah
perundingan dengan RIS untuk mengadakan perundingan dengan kedua negara bagian itu
kedua negara tentang pembentukan negara kesatuan. Anjuran itu diterima baik oleh
Pemerintah, dan melakukan pendekatan kepada pemerintah kedua
bagian itu tentang negara bagian tersebut. Hasilnya, kedua Pemerintah negara bagian itu
pembentukan negara menguasakan kepada Pemerintah RIS untuk mengadakan perundangan
kesatuan. dengan pemerintah Republik Indonesia.
Sementara itu di Parlemen RIS berkembang dua pemikiran atau
mosi terkait dengan isu pembentukan negara kesatuan. Mosi pertama

dpr.go.id 50

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 50 11/19/19 10:01 AM