Page 56 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL

muncul dari Soesanto Tirtoprodjo dari fraksi PNI. Dalam mosinya itu,
Susanto Tirtoprodjo menganjurkan agar negara-negara bagian yang
bergabung ke tubuh Republik Indonesia, supaya mempertimbangkan
kembali keputusannya. Karena tindakan itu telah menimbulkan
keguncangan di berbagai kalangan di negara-negara bagian, yang tidak
menutup kemungkinan terjadinya konflik-konflik di berbagai kalangan,
terutama Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.
Pendapat kedua muncul dari Mohammad Natsir dari Ketua
Fraksi Masyumi. Menurut pendapatnya yang yang menjadi pokok
permasalahan adalah pembentukan negara kesatuan dan bukan
penggabungan negara-negara bagian RIS ke dalam Republik Indonesia.
Karena itu yang harus dikaji adalah bagaimana agar pembentukan
negara kesatuan itu tidak menimbulkan konflik, baik di dalam
masyarakat itu sendiri atau konflik antara negara-negara bagian.
Dalam situasi seperti itu Perdana Menteri Hatta menugaskan
Mohammad Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk
melakukan lobi guna menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi di
daerah-daerah. Pengalaman mengunjungi berbagai daerah semasa

Dalam situasi
Dalam situasi seperti perang kemerdekaan bagi Sjafruddin Prawira Negara berdampak
cukup positif bagi dalam menjalankan perintah Mohammad Hatta.
itu P er dana Ment eri Kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di DPR/
politik seperti itu
masing-masing
Hatt a menugask an Parlemen RIS seperti dengan I.J. Kasimo dari Fraksi Partai Katholik
DPR atau Parlemen atsir dan A.M. Tambunan dari Parti Kristen, telah membukankan pikirannya
Mo
hammad N
terhadap suatu kenyataan di daerah, yaitu keinginan di beberapa
ult
dan S
dari pemerintah an negara bagian yang ingin membubarkan diri untuk bersatu dengan
ri S
terkait mulai
Hamengkubuw ono IX pemerintahan Yogya, yaitu negara bagian Republik Indonesia. Dengan
menyelenggarakan bi
untuk melakuk an lo kata lain mereka mau membubarkan negara federal untuk bersatu
dalam wadah Republik Indonesia, tapi tidak dengan jalan disuruh
sidang untuk
guna men y elesaik an membubarkan sendiri.
membicarakan agai krisis Atas dasar temuan-temuannya itu, lalu Mohammad Natsir
ber
b
diterima atau tidak erjadi di menyampaikan pidato di hadapan Sidang Parlemen RIS pada 3 April
y
ang t
1950. Pada pidatonya, Natsir menyampaikan mosi yang berbunyi :
daer
ah-daer
ah.
hasil kesepakatan
KMB itu. “Menganjurkan kepada Pemerintah supaya meng-
ambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau
sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi
penyelesaian bagi soal-soal yang hangat, yang
tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di
waktu yang akhir-akhir ini, dengan cara integral
dan program yang tertentu.” 55

55 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 51
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 51 11/19/19 10:01 AM