Page 57 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam kesempatan tersebut, lebih lanjut Natsir mengungkapkan
dengan beberapa himbauan:

“Sekarang ini seluruh wakil rakyat negara bagian
manapun semuanya menghendaki terwujudnya
negara kesatuan, dalam hal ini tidak ada negara
bagian yang satu merasa lebih tinggi dari yang
lainnya, semuanya sama dari yang lain, marilah
negara kesatuan kita dirikan bersama dengan
cara semua negara bagian termasuk juga negara
RI Jogja dilikuidasi sama sekali dan marilah
atas dasar hak yang sama mosi integral ini
sebelum dibicarakan dalam parlemen diperiksa
oleh presiden dan menteri, dan parlemen secara
aklamasi menyetujuinya.” 56

Mosi tersebut yang kemudian dikenal dengan “Mosi Integral
Natsir” yang kemudian didukung dan ditandatangani pula oleh
Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Sukirman, K. Werdojo, A.M.
Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Amelz,
Tjokronegoro, Moch. Tauchid, dan Siradjuddin Abbas. Mosi itu diterima
oleh Parlemen (DPR) RIS pada tanggal yang sama. 57
Setelah Mosi Integral Natsir disampaikan, berlangsunglah
konferensi antara pihak RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri
Mohammad Hatta, yang juga mewakili kepentingan Negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Timur, dengan pihak RI yang diwakili oleh
Perdana Menteri Abdul Halim. Konferensi itu menghasilkan “Piagam
Persetujuan” antara RIS dan RI yang ditandatangani pada 19 Mei 1950,
Setelah Mosi Integral isinya :
Natsir disampaikan, 1. Bahwa kami menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya

berlangsunglah bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai
konferensi antara jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Prok-

pihak RIS yang lamasi 17 Agustus 1945 dengan Undang-undang Dasar yang
diwakili oleh Perdana diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian
rupa, sehingga esensialitas Undang-undang Dasar 1945 dan
Menteri Mohammad bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk di
Hatta, ... dalamnya., atas pokok-pokok :

56 Op.cit., hlm.78.
57 Op.cit.

dpr.go.id 52

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 52 11/19/19 10:01 AM