Page 64 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 64
HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)
boleh dilakukan menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Federal. 61
Perubahan bentuk negara ini tentu saja memberikan dampak
terhadap perubahan konstitusi negara Indonesia. Sepanjang
pemberlakuan negara RIS, konstitusi yang digunakan merupakan
konstitusi RIS. Sementara UUD 1945 hanya berlaku di wilayah Jawa dan
Sumatera yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dengan adanya
perubahan bentuk negara, konstitusi yang digunakan oleh negara-
negara bagian kemudian dihapuskan dan digantikan dengan konstitusi
yang baru. Pada pertengahan Mei 1950, disepakati Piagam Persetujuan
yang berisi peleburan negara-negara bagian RIS ke dalam Republik
Indonesia, dan oleh karena itu dibutuhkan konstitusi baru untuk
menggantikan konstitusi RIS 1949. Cara yang kemudian digunakan
untuk membentuk konstitusi yang baru adalah dengan menggunakan
UUD 1945 ditambah dengan pasal-pasal dari Konstitusi RIS. 62
Dalam upayanya melakukan perubahan bentuk negara yang
diikuti dengan perubahan konstitusi, DPR RIS terlebih dahulu
melakukan rapat pemandangan umum untuk mengetahui pandangan
masing-masing fraksi maupun anggota DPR mengenai rencana
perubahan konstitusi RIS menjadi konstitusi negara kesatuan. Dalam
sidang DPR RIS tanggal 8 Agustus 1950, Manai Sophiaan, perwakilan
PNI menyatakan dukungan PNI terhadap upaya perubahan bentuk
RIS. Dalam kesempatan yang sama, Manai Sophiaan menyampaikan
hasil kongres ke-4 PNI yang diselenggarakan pada bulan Mei 1950
dan menghasilkan beberapa keputusan. Pertama, pembentukan
Perubahan bentuk negara kesatuan adalah dengan menggabungkan seluruh negara
negara ini tentu saja bagian ke dalam Republik Indonesia. Kedua, pemerintah RIS harus
memberikan dampak segera mengubah konstitusi berdasarkan pasal 190 sehingga bentuk
federal berganti menjadi bentuk kesatuan. Ketiga, perubahan
terhadap perubahan konstitusi mengakibatkan pembubaran Senat RIS, pembentukan
konstitusi negara DPR sementara yang terdiri atas DPR RIS dan BP-KNIP, serta usulan
Indonesia. bentuk pemerintahan parlementer. Manai Sophiaan kemudian
mengatakan bahwa pimpinan partai akan menjalankan keputusan
kongres tersebut dan mendukung pembentukan negara kesatuan.
Dukungan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan bukan hanya
mendapatkan dukungan dari Partai Masyumi dan PNI yang dianggap
terbesar, melainkan dari partai-partai lainnya serta organisasi buruh
seperti SOBSI yang diwakili oleh Werdojo. 63
61 Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta:
DPR-GR, hal 113
62 Zulkarnain, Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Kemerdekaan (jur), hal 8
63 Risalah Sidang DPR RIS tanggal 8 Agustus 1950
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 61
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 61 11/19/19 1:14 PM
