Page 69 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Selain tugas yang telah disebutkan di atas, DPRS juga memiliki
empat hak terhadap pemerintah. Hak pertama sebagaimana terdapat
dalam pasal 91 UUDS 1950 adalah hak amandemen. DPRS berhak
mengadakan perubahan-perubahan dalam usul UU yang dimajukan
oleh pemerintah kepada DPRS. Hak berikutnya adalah hak interpelasi
dan hak bertanya yang diatur dalam pasal 69 UUDS 1950. Hak ini
memungkinkan DPR untuk bertanya kepada kabinet terkait kebijakan-
kebijakan yang telah diambil, sedangkan kabinet akan menjawab
pertanyaan dari DPRS baik secara lisan maupun tulisan.
Hak ketiga sebagaimana disebutkan dalam pasal 70 UUDS 1950
adalah hak angket. Hak angket merupakan hak dimana DPRS dapat
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.
Hak keempat adalah hak kekebalan sebagaimana dirumuskan di dalam
pasal 71 UUDS 1950. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ketua dan
anggota DPRS serta para menteri tidak dapat dituntut ke pengadilan
disebabkan perkataan atau pendapatnya yang disampaikan di dalam
rapat ataupun surat yang diajukan kepada majelis. Pengecualian
jika pernyataan tersebut diungkapkan di dalam rapat tertutup dan
bersifat rahasia, sedangkan anggota DPRS ataupun para menteri
menyampaikan pendapat tersebut ke publik. 73
Selain itu, DPRS juga memiliki peran dalam pengangkatan
wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Sukarno pada masa
awal Demokrasi Liberal. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 UUDS,
disebutkan bahwa DPRS harus mengusulkan nama-nama yang akan
diangkat oleh presiden sebagai pendampingnya. Tercatat ada delapan
nama yang diajukan oleh DPRS, diantaranya Mohammad Hatta, Iwa
Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantara, Burhanuddin, Sutan Syahrir,
Sukiman Wirjosandjojo, Mohammad Yamin, dan Nerus Ginting Suka.
Pada tanggal 14 Oktober 1950, DPRS melakukan sidang pemilihan wakil
Selain itu, DPRS presiden. Yang terpilih kemudian adalah Mohammad Hatta.
Pada bulan Oktober 1950, untuk memudahkan kerja-kerja DPRS,
juga memiliki peran dibentuk susunan seksi (komisi) DPRS yang terdiri atas 16 seksi. Keenam
dalam pengangkatan belas seksi tersebut adalah seksi luar negeri, seksi dalam negeri, seksi
wakil presiden yang pertahanan, seksi kehakiman, seksi penerangan, seksi keuangan, seksi

akan mendampingi perdagangan dan industri, seksi pertanian, seksi perhubungan dan
lalu lintas, seksi pekerjaan umum, seksi pendidikan, pengajaran, dan
Presiden Sukarno kebudayaan, seksi kesehatan, seksi sosial, seksi perburuhan, seksi
pada masa awal agama, dan seksi keamanan dalam negeri.
Demokrasi Liberal

73 BN. Marbun,op.cit, hal 91

dpr.go.id 66

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 66 11/19/19 1:14 PM