Page 66 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 66

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
                                                                                NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
                                                                                             SUKIMAN (1951 - 1952)


                                                   Widiodiningrat ditetapkan sebagai ketua sementara hingga terpilih
                                                   ketua dan wakil ketua DPRS berdasarkan mekanisme pemilihan yang
                                                   telah ditentukan UU. Selanjutnya, berdasarkan rapat anggota DPRS
                                                   tanggal 19 Agustus 1950, terpilih ketua dan wakil ketua DPRS sebagai
                                                   berikut:


                                                         Ketua           : Mr. Sartono

                                                         Wakil Ketua I   : Mr. A.M. Tambunan
                                                         Wakil Ketua II   : Arudji Kartawinata
                                                         Wakil Ketua III  : Mr. M. Tadjuddin Noor


                                                         Dengan adanya pengesahan dari Presiden Sukarno melalui
                                                   Keputusan Presiden (Keppres) No. 1, No. 3, dan No. 4/1950, maka secara
                                                   resmi susunan ketua dan wakil ketua DPRS disahkan.
                                                         Berdasarkan  pasal  77  UUDS  1950,  jumlah  anggota  DPRS
                                                   ditetapkan sebesar 236 anggota yang terdiri atas 148 anggota DPR RIS,
                                                   29 anggota Senat RIS, 46 anggota BP-KNIP, dan 13 anggota DPA-RI.
                                                   Namun, pada awal pembentukan DPRS di tahun 1950, tercatat anggota
                      Dengan adanya                DPRS sebanyak 232 anggota. Kekuatan partai politik saat itu dapat

                     pengesahan dari               terlihat pada pembagian kursi parlemen (DPR). Masyumi menempatkan
                    Presiden Sukarno               49 anggotanya (21%) di DPRS, disusul kemudian PNI dengan 36 kursi
                  melalui Keputusan                (16%). di luar kedua partai tersebut, tidak ada satupun partai yang
                                                   menempatkan anggotanya lebih dari 20 orang. Kekuatan terbesar
                  Presiden (Keppres)               ketiga di dalam DPRS yakni PSI yang pernah menempatkan Sutan

                No. 1, No. 3, dan No.              Syahrir sebagai perdana menteri pada masa revolusi diwakili oleh 17
                                                           68
                4/1950, maka secara                anggota.  Selanjutnya, berdasarkan catatan tahun 1954, jumlah anggota
               resmi susunan ketua                 DPRS menjadi 235 anggota. Jumlah fraksi pada tahun 1950 sebanyak 17

              dan wakil ketua DPRS                 fraksi dan 26 orang anggota diantaranya tidak berfraksi. Jumlah fraksi
                                                   meningkat menjadi 20 fraksi. Terdapat penambahan lima fraksi baru
                               disahkan.           yakni NU, Persatuan Progresif, SOBSI, BTI, dan Perti, sementara dua
                                                   fraksi hilang, yakni Front Buruh dan Fraksi Kedaulatan Rakyat. Jumlah
                                                   anggota DPRS di tahun 1954 yang tidak berfraksi berkurang menjadi
                                                   hanya 11 anggota saja. Secara lebih terperinci, susunan anggota DPRS
                                                   tahun 1950 dan 1954 adalah sebagai berikut: 69




                                                   68  Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 480
                                                   69  Herbert Feith, 2007. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, hal 128 dan
                                                      Sekretariat DPR-GR, Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta:
                                                      DPR-GR, hal 138-139




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   63
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd   63                                                                   11/19/19   1:14 PM
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71