Page 76 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

HUBUNGAN DPR DENGAN KABINET
NAT SIR (1950- 1951) D AN KABINET
SUKIMAN (1951 - 1952)

mengakibatkan Natsir dua kali mengembalikan mandat pembentukan
kabinet kepada Sukarno, namun ditolak. Natsir mengatakan bahwa
Sukarno menginginkan agar Natsir membentuk kabinet yang tidak
terlalu terikat pada kepentingan partai-partai. 89
Dalam perkembangannya, terjadi perubahan rancangan susunan
kabinet. Posisi Menteri Dalam Negeri diberikan kepada PNI sementara
Masyumi menempatkan wakilnya, Abdul Hakim pada posisi Menteri
Pertahanan. PNI setuju dengan nama Abdul Hakim, namun kalangan
militer menolak dan menyarankan agar Syafruddin Prawiranegara yang
menduduki posisi tersebut. Natsir yang memiliki kedakatan hubungan
dengan petinggi militer menerima usulan tersebut. Sebagai jalan
tengah, Natsir menyodorkan nama Halim sebagai Menteri Pertahanan
serta menggeser Abdul Hakim sebagai Menteri Dalam Negeri. Hal ini
ditolak oleh PNI dan dikatakan oleh PNI, jika posisi Menteri Dalam
Negeri diambil Masyumi, maka PNI menuntut kembali posisi Menteri
Pengajaran yang sebelumnya akan diserahkan kepada Bahder Djohan,
seorang ahli yang tidak berpartai.
Pada akhirnya, PNI memutuskan untuk tidak bergabung ke
dalam kabinet dan menjadi partai oposisi di parlemen, bersama dengan
Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Murba. Sementara itu, PSI
meski mengizinkan Sumitro bergabung menjadi anggota kabinet,
namun mengatakan keterlibatan Sumitro di dalam kabinet merupakan
tanggung jawab perseorangan dan bukan wakil PSI. Meski demikian,
PSI menyatakan akan memberi dukungan kabinet dengan pengecualian
tertentu. 90
Pada akhirnya, PNI Pada 7 September 1950, secara resmi Kabinet Natsir terbentuk

memutuskan untuk dengan 18 anggota. Kabinet terdiri atas perwakilan dari Masyumi (4
tidak bergabung orang), PIR (2 orang), Fraksi Demokrat (1 orang), PSI (2 orang), Partai

ke dalam kabinet Katolik (1 orang), Parkindo (1 orang), Parindra (1 orang), PSII (1 orang),
dan menjadi partai dan non-partai (5 orang). Hamengku Buwono IX yang berasal dari
non-partai diangkat sebagai wakil perdana menteri. Secara lengkap,
oposisi di parlemen, susunan kabinet adalah sebagai berikut:
bersama dengan

Partai Komunis
Indonesia (PKI) dan

Partai Murba.

89 Harian Merdeka, ‘Natsir Ditugaskan Membentuk Parlementer Zaken Kabinet’, 6 September 1950
90 Harian Merdeka, ‘Kabinet Natsir Masih Tetap Belum Terbentuk’, 5 September 1950

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 73
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 73 11/19/19 1:14 PM