Page 121 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dengan memberikan bantuan MSA, suatu negara tidak hanya
akan mendapatkan bantuan ekonomi, melainkan juga bantuan militer
dan teknik yang ditekankan pada bidang pertahanan dan keamanan.
Bantuan ini telah mendapatkan persetujuan dari kongres Amerika
Serikat pada tahun 1951 dan merupakan kelanjutan dari program
Economic Cooperation Act (ECA) yang disetujui pada tahun 1948. Di
134
dalam program bantuan MSA tersebut, terdapat pasal 511 A dan 511 B.
Negara penerima bantuan MSA dapat memilih diantara kedua pasal
tersebut jika memutuskan menerima bantuan Amerika Serikat.
Pasal 511 A terdiri atas enam poin, yakni:
(1) Mengambil langkah-langkah bersama untuk pemahaman,
niat baik, dan keamanan internasional lebih lanjut;
(2) Mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah
disetujui untuk menghapuskan ketegangan internasional;
(3) Memenuhi kewajiban-kewajiban militer yang telah disepakati
baik dalam perjanjian bilateral maupun multilateral dimana
Amerika Serikat menjadi rekan kerja;
(4) Berkontribusi penuh dan konsisten sesuai dengan kapasitas
politik dan ekonomi, penduduk, sumber daya alam, fasilitas-
fasilitas dan situasi umum ekonomi, untuk mengembangkan
dan memelihara keamanan negara itu sendiri dan untuk
kekuatan pertahanan dunia bebas;
(5) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

Dengan memberikan membangun kekuatan pertahanan negara itu sendiri;
bantuan MSA, suatu (6) Menggunakan cara-cara yang tepat untuk meyakinkan
penggunaan seefektif mungkin bantuan ekonomi dan militer
negara tidak hanya yang diberikan oleh Amerika Serikat. 135
akan mendapatkan

bantuan ekonomi, Pasal 511 A diikuti dengan pasal 511 B yang berisi pernyataan,
melainkan juga “memperkuat keamanan Amerika Serikat dan keamanan dunia,
kemudian negara yang menerima bantuan berkomitmen untuk
bantuan militer bekerja sama dalam membangun pemahaman internasional dan niat
dan teknik yang baik lebih lanjut dan mempromosikan keamanan dunia, serta untuk

ditekankan pada mengambil langkah-langkah sebagaimana yang telah disetujui untuk
136
bidang pertahanan menghapuskan ketegangan internasional.” . Pasal 511 B, bagaimanapun
juga memberikan syarat yang lebih longgar dibandingkan pasal 511 A.
dan keamanan.

134 Mahrus Irsyam, op.cit, hlm. 17
135 Herbert Feith, op.cit, hlm. 199
136 ibid

dpr.go.id 118

02 B BUKU 100 DPR BAB 3 CETAK.indd 118 11/19/19 1:14 PM